Senator asal Kalsel Ini Masih Tak Akui Kepemimpinan Oesman Sapta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD dari Kalimantan Selatan Sofwan Hadi mengatakan, dirinya dan sebagian anggota DPD lain tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI, serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai wakil Ketua DPD.

Sofwan mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 soal masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun.

Dengan demikian, ia meyakini bahwa Mohammad Soleh, Farouk Muhammad, dan GKR Hemas masih sah menjabat sebagai pimpinan.

(Baca: Senator DPD Sebut Ada Pimpinan yang Pernah Datangi Kemenkumham Minta Cabut Tatib)

"Masih ada dualisme pimpinan di DPD. Kalau ekstremnya, DPD terbelah menjadi dua," ujar Sofwan dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

Menurut Sofwan, putusan MA menjadi dasar hukum yang mengikat. Jika tidak dijalankan, artinya ada pembangkangan terhadap hukum.

"Akhirnya oleh MA kami dimenangkan bahwa tidak benar memotong hak konstitusi jabatan. Harus lima tahun," kata dia.

Namun, senator DPD RI dari Jawa Tengah Akhmad Muqowam menganggap tak ada dualisme di tubuh DPD.

Ia mengatakan, proses pemilihan pimpinan baru DPD sudah dijalankan secara demokratis, yakni dengan voting.

"Kami tidak ada dualisme loh ya. Soal perbedaan pendapat biasa, bisa lakukan pedebatan. Mungkin (mereka) harus belajar lagi berdemokrasi," kata Muqowam.

Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan atas uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun. MA membatalkan mengabulkan gugatan pembatalan tatib tersebut. 

Dengan adanya putusan MA, sebagian senator menilai tak ada dasar hukum bagi DPD RI untuk memilih pimpinan periode 2017-2019.

(Baca: "DPD Jadi Terkenal karena Berita Tidak Baik")

Keputusan ini menjadi kontroversi saat dibacakan dalam Rapat Panitia Musyawarah yang diadakan DPD.

Ada pro dan kontra dalam menafsirkan putusan MA tersebut. Sebab, terdapat kesalahan pada putusan itu.

Hal ini menjadil multitafsir, ada yang menganggap putusan itu harus dijalankan, ada juga yang menganggap cacat sehingga tak bisa dijadikan dasar hukum.