Rapat Panmus DPD Alot Bahas Agenda Pemilihan Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat Panitia Musyawarah, Minggu (2/4/2017) yang dilaksanakan tertutup.

Salah satu agenda rapat adalah membahas putusan Mahkamah Agung (MA) tentang uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017.

Putusan atas uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun, menyatakan pembatalan aturan tersebut.

Sedangkan putusan atas uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur diberlakukannya 2,5 tahun masa jabatan pimpinan DPD pada periode 2014-2019 juga menyatakan pembatalan atas aturan tersebut.

Padahal, pada awalnya DPD merencanakan pemilihan pimpinan baru DPD pada 3 April 2017. Dengan adanya putusan MA tersebut, maka pemilihan itu terancam batal.

Namun, beberapa redaksional dianggap salah dalam putusan MA tersebut. Misalnya, redaksional yang alih-alih mencantumkan "Dewan Perwakilan Daerah" malah mencantumkan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Selain itu, kesalahan pengetikan juga terjadi pada obyek putusan yang semestinya "Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017" yang menetapkan masa jabatan Pimpinan DPD selama 2,5 tahun, justru ditulis "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017".

Anggota rapat Panmus DPD terbelah. Sebagian menyatakan putusan MA perlu dipatuhi.

Anggota DPD asal Gorontalo, Abdurrahman Abubakar Bahmid, misalnya, menilai pemilihan seharusnya dibatalkan. Terlebih, MA juga telah mengakui kesalahan tersebut dan akan memperbaikinya.

Kesalahan redaksional dianggap tak akan mengubah substansi putusan.

"Sehingga tidak perlu ada perdebatan panjang. Perdebatan politik boleh saja, tapi saat hukum sudah membuat keputusan kita harus patuh pada putusan hukum," tutur Abdurrahman di sela rapat Panmus, Minggu (2/4/2017).

"Pemilihan besok kalau dipaksakan tidak sah. Oleh karena itu, kalau hanya kesalahan redaksional kita tunggu pembenaran dari MA," kata dia.

Dalam rapat Panmus, kata Abdurrahman, berkembang dua opsi. Meski belum ada kecendenderungan kepada salah satu opsi, namun ia mengklaim lebih banyak yang mendukung untuk memberlakukan putusan MA.

"Penilaian subyektif saya, sepertinya lebih banyak yang mendukung untuk diberlakukannya ketetapan dari MA," tuturnya.

Ia juga mengaku mendapatkan informasi bahwa MA tidak akan bersedia melantik jika pemilihan pimpinan baru tetap dilakukan.