Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan soal Aksi 313, Ini yang Dibahas Jokowi dan MUI di Istana

Kompas.com - 31/03/2017, 18:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (31/3/2017).

Bukan membahas aksi unjuk rasa bertajuk 313 yang berlangsung sekitar 500 meter dari Istana, Jokowi dan MUI membicarakan penyelesaian tingginya kesenjangan ekonomi di Tanah Air.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Luqmanul Hakim mengatakan, MUI bakal menggelar kongres ekonomi bertema Arus Baru Ekonomi Indonesia pada 22-24 April 2017 di Hotel Sahid Jakarta.

Dalam kongres itu, MUI akan merangkul seluruh elemen bangsa mulai dari perguruan tinggi, instansi pemerintah, pondok pesantren, pelaku bisnis dan organisasi masyarakat Islam agar bersinergi dengan kebijakan pemerintah di sektor ekonomi.

(Ketua MUI Ma'ruf Amin Mendadak Temui Jokowi di Istana)

"Kami akan bicara bagaimana seluruh elemen bangsa bergerak dalam menggerakan ekonomi bangsa melalui optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya," ujar Luqmanul setelah bertemu Presiden.

"Dengan demikian, MUI fokus mendorong atau bersinergis dengan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan rakyat," lanjut dia.

Salah satu gagasan Presiden Jokowi yang dinilai menarik oleh MUI untuk dibahas dalam kongres ekonomi, yakni soal bagaimana pemerintah akan mensinergiskan kelompok ekonomi besar dengan kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah di tanah air.

"Inilah gagasan-gagasan yang sangat kami apresiasi dan luar biasa yang justru disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami di dalam nanti merumuskan konsep-konsep dalam kongres," ujar Luqmanul.

Kesenjangan ekonomi, menurut Luqmanul, memang menjadi salah satu persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan.

Sebab, kesenjangan ekonomi merupakan sumber persoalan-persoalan lain di tengah masyarakat. Misalnya, kecemburuan sosial dan berimbas ke ketidakstabilan situasi sosial.

"Intinya bagaimana mengurangi kesenjangan yang tengah terjadi di masyarakat yang menjadi bibit-bibit, potensi kecemburuan dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu," ujar Luqmanul.

(Baca: Ketua MUI Akan Konfirmasi soal Penangkapan Sekjen FUI)

Ketua MUI Ma'ruf Amin berharap gagasan Presiden dapat menjadi pondasi penyelenggaraan kongres pertama kali membahas ekonomi tersebut.

"Kami harapkan setelah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan gagasan-gagasannya yang sangat cemerlang, maka kita akan jadikan sebagai dasar gerakan ekonomi dalam rangka menyatukan potensi ekonomi, baik bawah kemudian menengah dan besar," ujar Ma'ruf.

Dalam pertemuan sekitar 45 menit, Presiden Jokowi ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kompas TV Terkait demo yang menyoal kasus Basuki Tjahaja Purnama, Maâ??ruf menilai tidak perlu lagi demo karena menurutnya sudah cukup.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com