Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditawari Ganti Mobil Dinas Baru, Jokowi Menolak

Kompas.com - 21/03/2017, 14:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan sudah membicarakan pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016.

Sebab, mobil Mercedes Benz S600 Pullman Guard hitam yang digunakan Jokowi sudah relatif berumur.

Mobil itu diadakan era Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2007. Namun, pengadaan tersebut tak jadi dilakukan karena tak disetujui oleh Jokowi.

"Soal pergantian mobil Presiden RI sebenarnya tahun lalu sudah dibicarakan, namun Presiden sendiri minta ditunda," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/3/2017).

(baca: Mobil RI1 yang Ditumpangi Jokowi di Kalbar Sempat Mogok)

Setelah mobil Jokowi mogok saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pekan lalu, Johan mengaku tidak mengetahui lagi apakah ada rencana pengadaan mobil kepresidenan baru.

Ia meminta wartawan untuk mengecek langsung ke Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Johan mengatakan, bukan hanya sekali mobil Jokowi mengalami kerusakan.

"Sudah beberapa kali mogok," ucapnya.

(baca: Mobil Dinas Jokowi yang Mogok Digunakan sejak Era Presiden SBY)

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala sebelumnya memastikan, mobil dinas Jokowi masih bisa digunakan.

Kerusakan pada mobil tersebut tidak bersifat fatal.

Mobil Jokowi mogok setelah Presiden meresmikan delapan mobile power plant (MPP) di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Bart, Sabtu (18/3/2017).

Tiba-tiba, saat hendak menuju Kabupaten Kubu Raya untuk makan siang, mobil hitam berpelat RI-1 itu mogok.

(baca: Sempat Mogok, Mobil Dinas Presiden Jokowi Masih akan Digunakan)

Bahkan, Paspampres sampai mengecek mesin mobil dengan membuka kap mesinnya.

Akhirnya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dipindahkan ke mobil Toyota Alphard untuk kemudian melanjutkan perjalanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com