Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Aksi Cor Kaki Dihentikan

Kompas.com - 20/03/2017, 20:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap aksi membelenggu dua kaki dengan semen oleh para penolak pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, diakhiri.

"Kami harap mereka menghentikan aksinya," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki usai menerima perwakilan penolak pabrik di kantornya, Senin (20/3/2017).

(Baca: Dengan Kaki Terbelenggu Semen, Empat Petani Kendeng Masuk Istana)

Teten mengatakan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sedang dikaji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan rampung bulan depan.

Teten pun minta para penolak pabrik semen dan aktivis bersabar menunggu hasil KLHS.

"Kami menghendaki semua menunggu hasil KLHS. Setelah selesai, ini baru mudah mengambil keputusan meski itu harus dibicarakan dahulu dengan Kementerian BUMN, Kementerian LHK, Pemda Jateng dan pihak perusahaan," ujar Teten.

"Ini tak bisa selesai sehari dua hari. Pemerintah harus meninjau berbagai aspek ya karena persoalannya pabrik ini sudah dibangun," lanjut dia.

Teten juga mengingatkan bahwa sebenarnya masyarakat Kendeng dan pemerintah sudah menyepakati menunggu hasil KLHS.

(Baca: Hujan Deras Tidak Menyurutkan Semangat Para Petani Kendeng Bertemu Jokowi)

Kesepakatan itu diputuskan saat masyarakat Kendeng bertemu Presiden Jokowi pada awal Agustus 2016 lalu.

Oleh sebab itu, Teten berharap masyarakat Kendeng dan aktivis itu mengikuti kesepakatan yang ada.

Kompas TV Demo "Cor Kaki" Tolak Semen Berlanjut

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com