Pejabat Pajak Ingin Gunakan Uang Suap untuk Uji Materi UU Pengampunan Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, mengaku ingin menggunakan uang suap Rp 6 miliar untuk memenangkan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Hal itu dikatakan Handang saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/3/2017). Handang bersaksi untuk terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan kepada Handang mengenai rencananya setelah menerima uang dari Mohan.

Handang kemudian menyampaikan bahwa uang Rp 6 miliar itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi

"Saya memang punya rencana, tapi untuk kepentingan pribadi," ujar Handang kepada jaksa KPK.

Merasa tidak puas dengan jawaban Handang, jaksa KPK kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Handang.

Dalam BAP tersebut, Handang mengatakan kepada penyidik KPK bahwa uang itu rencananya akan diserahkan sebagian kepada ajudan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Andreas Setiawan.

Selebihnya, uang itu akan digunakan untuk memenangkan gugatan uji materi UU tentang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, kepada jaksa, Handang tetap menjawab bahwa hal itu untuk kepentingan pribadi, karena masih berhubungan dengan institusinya.

Jaksa KPK Moch Takdir Suhan kemudian membacakan lanjutan keterangan Handang dalam BAP.

Dalam BAP itu, Handang mengatakan bahwa setelah menerima uang secara bertahap, ia akan mencari penggugat dan hakim yang menangani perkara uji materi.

Akan tetapi, dalam persidangan Handang membantah bahwa uang itu akan diberikan kepada hakim.

"Saya akan melaksanakan kajian hukum masalah tax amnesty. Saya akan lakukan seminar dan diskusi, juga pertunjukan budaya tentang tax amnesty. Bukan berarti saya serahkan uang ke MK," kata Handang.

Dalam kasus ini, Rajamohanan ditangkap bersama Handang Soekarno, ketika terjadi transaksi suap di kediaman Mohan di Springhill Golf Residence, Pademangan Timur, Jakarta.

Keduanya ditangkap terkait dugaan suap sebesar Rp 6 miliar. Uang tersebut diduga untuk menghilangkan kewajiban pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang sejumlah USD 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar.

Adapun suap tersebut merupakan tahap pertama dari total Rp 6 miliar yang akan dibayarkan Rajamohanan kepada Handang.