Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron Wahid: Enggak Ada Lab, Lub, Lab, Lub, Munaslub...

Kompas.com - 20/03/2017, 16:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar untuk wilayah Sumatera-Jawa, Nusron Wahid, menegaskan bahwa partainya tidak akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Wacana Munaslub muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut dalam dakwaan memiliki peran dalam menentukan anggaran proyek e-KTP.

"Enggak ada lab, lub, lab, lub, lab, lub. Tidak ada Munaslub di dalam internal Partai Golkar," ujar Nusron di Kompleks Istana Presiden, Senin (20/3/2017).

Saat ini, menurut Nusron, Partai Golkar sedang fokus memenangkan pilkada serentak 2018, pemilu legislatif, serta pemilu presiden pada 2019.

"Kami sedang konsolidasi mempersiapkan, menyongsong kemenangan pilkada tahun 2018 dan menyongsong kemenangan pileg dan pilpres (untuk menangkan) Pak Jokowi 2019. Bahasanya menyongsong kemenangan," ujar ketua BNP2TKI tersebut.

Sementara, soal sang ketua umum yang disebut terlibat di dalam perkara dugaan korupsi e-KTP, Partai Golkar menyerahkannya ke proses hukum.

Lagipula, Nusron mengatakan, Setya Novanto baru diduga terlibat dalam proses pengaturan anggaran proyek e-KTP. Dugaan itu mesti diuji secara hukum terlebih dahulu.

(Baca: Diduga Atur Anggaran, Setya Novanto Tak Masuk Daftar Penerima "Fee" Kasus E-KTP)

"Kita kembalikan ke asas praduga tidak bersalah. Kan enggak ada pengumuman apa-apa dari KPK. Memang ada pengumuman tersangka? Kan enggak ada juga," kata Nusron.

"Lagian baru diduga, semua orang bisa ngomong. Namanya praduga bisa-bisa saja," ujar dia.

Soal kedatangannya ke Istana Presiden, apakah membicarakan soal dinamika di partainya, Nusron hanya menjawab dengan senyum.

(Baca juga: Potensi Konflik Internal dan Upaya Golkar "Lindungi" Setya Novanto...)

Kompas TV Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR menjawab isi dakwaan korupsi KTP elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com