Apa Alasan Petani Kendeng ingin Bertemu Megawati?

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani Pegunungan Kendeng, Rembang, protes menuntut bertemu Presiden Joko Widodo.

Mereka meminta kepada Jokowi untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Tidak hanya merusak lingkungan, menurut para petani itu, penambangan semen merusak kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Gunarti, petani asal Pati, Jawa Tengah, mengatakan, selain ingin bertemu dengan Jokowi, petani Kendeng juga ingin bertemu Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Bagi saya, kenapa harus ketemu juga, saya umpakan itu Mega itu ibunya orang se-Indonesia. Bagaimanapun dan sebagai seorang ibu itu ya entah bijaksananya bagaimana tahu apa yang dirasakan anak-anaknya," kata Gunarti di LBH Jakarta, Sabtu malam (18/3/2017).

Gunarti teringat pesan Presiden pertama Sukarno, yang juga ayah Megawati. Bung Karno berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga dan mencintai tanah air.

"Pesan Pak Karno supaya kita tetap mencintai tanah air dan kami cara mencintai ya menjaga melestarikan, tidak dirusak," ucap Gunarti.

Gunarti menilai masyarakat Kendeng tidak lagi ingin mengadu kepada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.

(Baca: Gagal Mengadu ke Jokowi, Petani Kendeng Ingin Temui Megawati)

Menurut dia, Ganjar sudah tidak bisa lagi diharapkan.

"Dan ibaratnya orang tua se-Jawa Tengah dia sudah tidak bisa diandalkan, tidak bisa ditangisi untuk melepaskan belenggu anaknya justru biar anaknya terbelenggu ibaratnya," ujar Gunarti.

Surat untuk bertemu dengan Mega telah dikirimkan pada 14 Februari 2017 lalu, tapi tak ada tanggapan.

Sepekan setelah surat dikirim, Gunarti bertandang ke Jakarta untuk menyampaikan surat secara langsung ke kediaman Mega.

Saat itu, Gunarti diminta untuk mengantarkan surat ke DPP PDI-P. Namun, dia tidak melakukan itu. Gunarti ingin mengetahui nasib surat pertama yang dikirimnya.

Sabtu sore, jawaban yang sama didapatkan. Gunarti diminta datang ke DPP PDI-P untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.