KPK Ingatkan Saksi Kasus E-KTP Tidak Berbohong di Persidangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menyampaikan kesaksiannya dengan jujur. 

Pada hari ini, Kamis (16/3/2017), persidangan kasus e-KTP digelar untuk kedua kalinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Saksi punya kewajiban untuk bicara dengan benar dan ada risiko bagi saksi yang tidak bicara benar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Febri menyebutkan, KPK pernah memproses salah satu saksi suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Muchtar Effendi.

Muchtar memberikan keterangan palsu saat persidangan Akil terkait suap pengurusan sengketa Pilkada.

Akibat kesaksian palsunya, Muchtar divonis penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

(Baca: KPK: Yang Tidak Terlibat Kasus E-KTP, Tidak Perlu Resah)

"Maka itu penting agar saksi bicara sebenar-benarnya dan bicara apa adanya. Nanti kami akan lihat lebih lanjut keterangan saksi," kata Febri.

Pada persidangan hari ini, terdapat perbedaan keterangan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dengan dakwaan yang telah dibuat untuk dua terdakwa, mantan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Gamawan membantah menerima fee dari proyek e-KTP. Ia mengaku tidak pernah sama sekali menerima uang tersebut.

Sementara, dalam dakwaan, Gamawan disebut menerima uang Rp 50 juta dan 4,5 juta dollar AS. Penerimaan uang itu dilakukan secara bertahap.