Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bareskrim Sudah Periksa Tiga Orang Terkait Laporan Antasari

Kompas.com - 24/02/2017, 19:14 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, penyidik sudah memeriksa mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Pemeriksaan itu terkait dugaan tindak pidana persangkaan palsu, serta dugaan ada pejabat polisi sengaja menggelapkan dan membuat barang bukti tidak dipakai di pengadilan.

"Kasus Antasari sudah dilakukan pemeriksaan ke Antasari," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Selain Antasari, penyidik juga memeriksa adik kandung Nasruddin Zulkarnaen, yakni Andi Syamsuddin, dan kuasa hukum Antasari, yakni Boyamin Saiman.

"Jadi sudah diperiksa tiga orang, yakni Boyamin, adiknya Nasrudin, Pak Andi Syamsuddin, dan Pak Antasari," kata dia.

Martinus mengatakan, pemeriksaan dilakukan di kantor Bareskrim yang sementara ini bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis (23/2/2017) lalu. Ketiganya selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB.

Menurut Martinus, penyidik mengajukan sekitar 25 pertanyaan kepada Antasari. Sementara kepada Andi dan Boyamin, Martinus mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa banyak pertanyaan yang diajukan penyidik.

Dalam pemeriksaan itu, kata Martinus, penyidik ingin menggali lebih dalam laporan yang disampaikan oleh Antasari.

"Substansinya penyidik ingin dapatkan info yang disangkakan itu. Laporan sangkaan palsu ini digali apakah ini pidana dan diteruskan ke penyidikan. Atau malah berhenti di penyelidikan," ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik akan memanggil dua orang saksi pada minggu depan. Namun demikian, Martinus tidak bisa menjelaskan lebih rinci kapan tepatnya pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan.

Sebelumnya, Antasari menyampaikan laporan ke Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (14/2/2017).

Dalam laporannya, Antasari menyebut ada pihak yang sengaja mengkriminalisasi dirinya.

Antasari juga menganggap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang di balik upaya kriminalisasi tersebut.

Antasari mengatakan, sekitar Maret 2009, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo pernah menemui dirinya. Saat itu, kata Antasari, Hary mengaku diutus oleh SBY selaku Presiden saat itu.

Dalam pertemuan itu, Hary meminta agar KPK tidak menahan Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan, besan SBY.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com