Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Masuk Tahap Penghitungan Suara, Polri Fokus pada Daerah Rawan

Kompas.com - 22/02/2017, 12:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses Pilkada Serentak 2017 memasuki tahapan penghitungan suara.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pada tahapan ini, Polri fokus untuk pengamanan di daerah-daerah yang rawan konflik, seperti Aceh dan Banten. 

Pada Pemilu Gubernur Aceh, kata Tito, tidak ada proses hitung cepat (quick count) sehingga masing-masing pasangan mengklaim kemenangannya.

"Kami perkuat dengan Polda satuan lain seperti Polda Sumut, Sumbar," kata Tito, dalam rapat kerja Polri dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Rabu (22/2/2017).

Sementara, Banten dianggap rawan karena perbedaan suara antara dua pasangan calon gubernur dan wakil gubermur yang bertanding sangat tipis.

Kepolisian akan memastikan agar proses penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat provinsi betul-betul objektif dan tak ada perubahan.

"Terutama Tangerang. Karena Poldanya masuk Polda Metro Jaya tapi pemilihnya di daerah Banten. Tapi koordinasi antara Kapolda Banten dan Kapolda Metro sudah dilakukan dan saya pimpin sendiri," ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito menambahkan, dua hari yang lalu, ia sudah melakukan pengecekan terhadap seluruh Polda untuk melakukan pendinginan.

Terutama pada wilayah-wilayah yang perolehan suara antara pasangan-pasangan calonnya selisih tipis. Hal ini dianggap berpotensi menimbulkan gesekan.

"Tapi perbedaan jangan sampai memecah persatuan. Kami perintahkan semua jajaran untuk dilakukan pendinginan," kata Tito.

Ia mencontohkan, di wilayah Aceh sempat dilaksanakan kegiatan ibadah bersama dengan mengundang semua pasangan calon.

Tito juga mengimbau agar pasangan calon dan masyarakat menerima apapun hasil dari penghitungan suara.

"Kami minta yang menang tidak euforia, yang kalah juga jangan kecil hati. Kalau tidak puas silakan gunakan jalur hukum lewat MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Tito.

Kompas TV Pilkada serentak yang terjadi di ibu kota DKI Jakarta masih meninggalkan berbagai catatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com