Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU: Bebas Saja kalau Mau Ikut Aksi 212, tetapi...

Kompas.com - 20/02/2017, 16:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Suhud mempersilakan kepada siapa pun nahdliyin yang ingin mengikuti aksi 212 atau 21 Februari besok. Meski demikian, ia menegaskan, itu bukan menjadi instruksi PBNU.

"Bagi NU ya bebas-bebas saja bagi siapa yang mau ikut ya ikut, tetapi kami tidak menginstruksikan," kata Suhud di Kantor Wakil Presiden, Senin (20/2/2017).

Ia mengatakan, dalam era demokrasi, setiap orang diberi hak untuk mengemukakan pendapat. Meski demikian, pendapat atau opini yang disampaikan sebaiknya tetap mengedepankan cara-cara untuk mengajak ke dalam kebaikan dan mencegah keburukan di masyarakat.

"Jangan sampai amar makruf (dibalas) dengan kemunkaran atau nahi munkar pun (dibalas) dengan kemunkaran," kata dia.

Menurut rencana, massa akan melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen, Selasa (21/2/2017). Koordinator aksi 212 atau 21 Februari 2017, Bernard Abdul Jabbar, yang juga Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, menyebut ada empat tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.

Pertama, mereka meminta DPR atau MPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka menganggap Ahok tak sepantasnya menjabat Gubernur DKI dengan status terdakwa kasus penodaan agama.

Tiga tuntutan lain adalah aparat penegak hukum tidak mengkriminalkan ulama, tidak mengkriminalkan mahasiswa, serta meminta aparat penegak hukum menahan Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com