Wapres: Hanya yang Penuhi Syarat Bisa Ajukan Sengketa Pilkada ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, setiap pihak yang keberatan dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Namun, hanya yang memenuhi persyaratan lah yang nantinya diproses MK.

"Memang dua minggu lagi dia punya keputusan real count-nya (keluar), keputusan KPU kemudian siapa yang merasa keberatan bisa mengajukan," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (17/2/2017).

Aturan itu diatur di dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dijelaskan di dalam ayat (1), peserta pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan dengan ketentuan, selisih 2 persen suara untuk penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa, dan selisih 1,5 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 2.000.000 jiwa.

Kemudian, selisih 1 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 6.000.000 sampai 12 juta jiwa, serta selisih 0,5 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 12 juta jiwa.

(Baca: Mengintip Kesiapan MK Hadapi Permohonan Sengketa Pilkada)

Sementara, pada ayat (2) dijelaskan, peserta pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan dengan ketentuan, selisih 2 persen suara untuk penduduk sampai dengan dengan 250.000 jiwa.

Adapun penduduk dengan jumlah 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, dapat mengajukan sengketa bila selisih suara 1,5 persen suara. Selisih 1 persen suara diperuntukkan bagi wilayah dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa sampai 1.000.000.

Sedangkan wilayah lebih dari 1.000.000 jiwa syarat pengajuan sengketa bila selisih suara 0,5 persen.

"Jadi kalau yang selisih jauh ya tentu tidak masuk dalam suatu obyek (gugatan) lagi," kata Wapres.

(Baca: Wapres Prediksi Hasil Pilkada Banten Digugat ke MK)

Ia menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat juga akan mengajukan hakim pengganti Patrialis Akbar yang sebelumnya telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Majelis Kehormatan MK.

Meski begitu, tanpa ada pengganti Patrialis pun, MK sebenarnya tetap bisa menyelesaikan sengketa pilkada yang masuk.

"Sidang MK itu cukup lima orang, tim-timnya lima orang. Bisa banyak. Apa lagi kalau banyak (sengketa yang masuk) mungkin tiga-tiga orang jadi cukup tidak jadi soal," ujarnya.