Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Chaidir Ditanya Hubungannya dengan Sejumlah Tokoh GNPF-MUI

Kompas.com - 13/02/2017, 19:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin diperiksa selama 6,5 jam dalam kasus dugaan pencucian uang dengan tidak pidana asal pengalihan kekayaan yayasan.

Pengacara Novel, Ali Lubis, mengatakan, kliennya diajukan sekitar 11 pertanyaan oleh penyidik.

"Pertanyaan terkait apakah Novel kenal dengan petinggi GNPF-MUI," ujar Ali di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Adapun tokoh-tokoh yang disebutkan penyidik yaitu Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin, dan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Ali mengatakan, kliennya mengaku mengetahui Bachtiar dan Zaitun secara umum saja karena sesama ulama.

"Tapi kenal dekat, tidak. Tidak ada hubungan dekat," kata Ali.

Novel juga ditanyakan apakah mengenal pengurus Yayasan Keadilan untuk Semua. Penyidik, kata Ali, juga menyebut nama ketua yayasan itu, Adnin Armas. Namun, lagi-lagi Novel mengaku tidak mengenalnya.

(Baca: Novel Chaidir Tak Tahu soal Yayasan Keadilan Untuk Semua)

"Dengan para pengurus yayasan sama sekali tidak kenal. Tadi diklarifikasi saja, tahu tidak soal yayasan dan pengurus," kata dia.

Novel juga ditanya soal selebaran berisi tulisan yang menyatakan bahwa GNPF membuka donasi untuk aksi damai. Dalam selebaran itu, dicantumkan nama-nama pengurus GNPF-MUI, seperti Bachtiar, Zaitun, dan Bendahara GNPF Luthfie Hakim.

"Ada juga nomor rekening dan nama yayasan. Kami jelaskan, Novel tidak pernah tahu, bahkan baru tahu tadi nama yayasan itu," kata Ali.

Sebelumnya, Bachtiar telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Diketahui, Bachtiar Nasir merupakan penanggung jawab aksi damai pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016.

(Baca: Novel Chaidir Minta Perlindungan, Ini Kata LPSK)

Bachtiar mengatakan bahwa ada dana Rp 3 miliar yang dikelola untuk aksi bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016. Dana tersebut berasal dari donasi masyarakat yang ditampung di rekening Yayasan Keadilan untuk Semua. Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi, peserta unjuk rasa, hingga korban luka-luka saat aksi 411.

Bachtiar mengatakan, mereka juga menggunakannya untuk biaya publikasi, seperti pemasangan baliho, spanduk, dan sumbangan lainnya. Ada pula sumbangan untuk korban bencana Aceh sebesar Rp 500 juta dan di Sumbawa sebesar Rp 200 juta.

Polisi melihat adanya indikasi penyelewengan dana dalam rekening yayasan tersebut. Namun, Bachtiar membantah ada aliran uang dari rekening yayasan ke pihak lain yang tak sesuai peruntukannya.

Kompas TV Klarifikasi FPI Soal Pengeroyokan Kader PDIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com