Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Dukung Jokowi Bertemu SBY demi Bangsa

Kompas.com - 03/02/2017, 21:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto menilai, akan lebih baik jika pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat terwujud.

Menurut Novanto, perlu ada kebesaran hati dari dua negarawan tersebut untuk bertemu.

"Tentu kalau ada pertemuan antara Jokowi dan SBY, saya rasa ini yang baik untuk melihat suatu kebersamaan demi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan rakyat Indonesia agar tidak ada masalah lagi," ujar Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2017).

Pertemuan keduanya diharapkan mampu menciptakan suasana damai bagi NKRI. Menurut dia, kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara harus terus dijaga.

"Selaku Ketua DPR RI saya mengharapkan suasana ini tenang dan tidak ada gaduh kembali," ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.

SBY sebelumnya mengaku ingin bertemu Jokowi. Dia merasa perlu bertemu untuk membicarakan banyak hal terkait berbagai isu, terutama soal tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.

Keinginan itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (1/2/2017) sore. SBY mengaku mendapat informasi dari tiga orang sumber bahwa sebenarnya Jokowi ingin bertemu dengannya. Namun, ada pihak yang melarang.

"Tetapi, dilarang dua, tiga orang di sekeliling beliau. Dalam hati saya, hebat juga yang bisa melarang Presiden kita untuk bertemu sahabatnya yang juga mantan presiden," ucap dia.

(Baca: SBY: Ada yang Larang Presiden Jokowi Bertemu Saya)

Namun, pernyataan SBY dibantah oleh pihak Istana. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kompak menjawab tak ada pihak yang melarang Jokowi bertemu dengan SBY.

Senada dengan keduanya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi meminta SBY untuk membuka nama-nama yang melarang Presiden Ke-6 RI bertemu Jokowi.

Sedangkan, Jokowi menegaskan dirinya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa waktu pertemuan antara dirinya dan SBY akan diatur. Namun, pertemuan baru bisa diatur jika ada permintaan.

"Kan saya sudah sampaikan bolak-balik, waktunya akan diatur. Tetapi kalau ada permintaan," ujar Jokowi saat diwawancarai wartawan di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

(Baca juga: Gayung SBY yang Tak Bersambut...)

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com