Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Klaim Hubungan SBY-Jokowi Baik-baik Saja

Kompas.com - 03/02/2017, 19:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menyatakan, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI yang sekaligus Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejauh ini baik-baik saja.

Didik menampik anggapan publik yang menilai komunikasi SBY dan Jokowi tengah memburuk.

"Komunikasi enggak ada masalah, tapi ini karena jadi perhatian publik jadi cukup menarik," ucap Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2//2017).

"Karena kan beliau-beliau sama-sama Preiden RI, gesture dan sikap politik beliau bisa diterjemahkan menjadi berbeda," kata dia. 

Ia meyakini Jokowi dan SBY merupakan dua negarawan yang bijak, sehingga bisa menyikapi situasi saat ini dengan bijak pula.

Ini termasuk dalam hal komunikasi politik. Didik meyakini SBY dan Jokowi memiliki cara tersendiri mengatasi situasi saat, saat komunikasi di antara keduanya dianggap merenggang.

"Masing-masing sedang baik-baik saja dan masing-masing pasti punya cara tersendiri untuk mengatasi situasi sekarang," tutur Didik.

(Baca juga: Gayung Bersambut, Jokowi Akan Bertemu SBY Setelah Pilkada)

Sebelumnya, SBY yang merasa teleponnya disadap meminta kepada Presiden Jokowi untuk menindaklanjutinya.

Selain itu, SBY mengungkapkan bahwa dia merasa komunikasinya dengan Jokowi terhambat.

Menurut SBY, ini disebabkan ada sejumlah orang yang melarang Jokowi bertemu SBY. Padahal, ada sejumlah hal yang ingin disampaikan SBY.

Namun, Jokowi menyatakan bahwa selama ini dia terbuka dan bersedia bertemu SBY.

(Baca juga: SBY Sebut Ada yang Larang Dirinya Bertemu Jokowi, Ini Jawaban Istana)

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com