Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Pilkada 2017

Kompas.com - 31/01/2017, 11:17 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi Pilkada serentak 2017.

Pemilihan kepala daerah di 101 daerah akan berlangsung pada Rabu (15/2/2017).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak.

Antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI-Polri dan unsur pemerintah di 101 daerah.

"Kami kumpulkan untuk me-review ulang mana daerah yang dianggap gelagat dan dinamika. Sekarang 101 pengambil kebijakan (pemerintah daerah) untuk menjamin Pilkada sukses," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Tjahjo menuturkan, berbagai perkembangan di daerah harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu.

Ia mencontohkan, tertangkapnya Bupati non-aktif Buton Samsu Umar Abdul Samiun. Kabupaten Buton menjadi salah satu daerah yang menjadi peserta Pilkada.

Samsu merupakan petahana dan calon tunggal yang akan kembali dipilih oleh masyarakat Buton.

Namun, pada Rabu (25/1/2017), Samsu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Bandara Soekarno-Hatta setelah mangkir dari pemanggilan KPK.

"Kasus di Buton kemarin, mungkin ada pengarahan baru dari Kapolri, KPU dan Bawaslu. Semuanya punya komitmen partisipasi Pilkada aman," ucap Tjahjo.

Tjahjo berharap terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya di bilik suara dibandingkan pada Pilkada 2015.

Selain itu, netralitas Aparatur Sipil Negara, lanjut dia, diharapakan menjaga dinamika penyelenggaraan Pilkada.

"Target KPU diatasi 77 persen bisa tercapai," ujar Tjahjo.

Kompas TV Persiapan Pilkada, KPU Sortir Surat Suara Rusak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com