Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arteria: SBY "Nge-tweet" untuk Siapa?

Kompas.com - 23/01/2017, 12:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mempertanyakan maksud kicauan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, sebagai bekas presiden, Ketua Umum Partai Demokrat, sekaligus tokoh bangsa, SBY seharusnya turut menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

“Jadi semakin membingunkan apa maksud dan tujuannya, serta ditujukan kepada siapa. Lebih baik semua pihak menahan diri,” kata Arteria dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (23/1/2017).

Arteria beranggapan, jauh lebih baik bila SBY menyerukan semangat persatuan dan kesatuan. Pasalnya, seluruh massa dan simpatisanya akan mendukung hal tersebut.

“Sebaliknya, kalau membuat cuitan seperti itu, paling tidak massa pendukungnya menanyakan arah dan tujuannya ke siapa. Belum lagi kita bicara rakyat secara keseluruhan yang persepsinya macam-macam,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat sudah cukup lelah melihat akrobat politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir yang cenderung kurang terkontrol. Untuk itu, ia mengatakan, jauh lebih baik bila semua tokoh dapat bersatu padu untuk membangun bangsa, meninggalkan perbedaan dan menghilangkan kepentingan yang ada.

“Karena saya melihat kondisi saat ini bukan hanya efek dari kompetisi lokal untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, tetapi ada ancaman besar terkait disintegrasi bangsa,” kata dia.

Kicauan SBY diunggah melalui akun Twitter resminya, Jumat (20/1/2017) lalu. SBY menulis status, "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*"

Kicauan itu mengundang sejumlah pro dan kontra. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, misalnya, mengkritik kicauan tersebut. Ia menganggap SBY hanya sekedar curhat dan tidak memberikan solusi.

"Saat ini yang harus dibuktikan oleh semua yang diteladani oleh rakyat, baik parpol, pejabat, maupun mantan pejabat, juga para pengusaha, adalah ketulusan bersama membangun Indonesia, bukan sekadar curhat atau pencitraan semata," kata Irma saat dihubungi, Sabtu (21/1/2017).

Irma mengatakan, harusnya SBY sebagai Presiden keenam RI tidak boleh hanya mengeluh, tetapi melakukan sesuatu untuk membantu pemerintah. Irma membandingkan sikap SBY dengan sikap Presiden Joko Widodo, yang menurut dia sangat berlawanan.

"Saya mengapresiasi Presiden Jokowi. Meski difitnah, diganggu, digoyang sana sini, beliau tetap tegar. Tidak pernah curhat dan menunjukkan kemarahan kepada oknum-oknum yang telah memfitnah dan mengganggu beliau," ucap Irma.

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com