Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kalau Bisa Ambang Batas Parlemen Meningkat

Kompas.com - 17/01/2017, 21:11 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai semakin tinggi ambang batas parlemen maka semakin baik kualitas demokrasi di sebuah negara. Oleh karena itu, kata Tjahjo, ambang batas sebaiknya selalu meningkat setiap periodenya.

"Kalau bisa setiap lima tahun meningkat," ujar Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

Saat ini, ambang batas parlemen masih mengacu pada ambang batas pemilu legislatif 2014, yakni sebesar 3,5 persen. Menurut Tjahjo, jikapun tidak ada peningkatan jumlah, maka sebaiknya bertahan pada angka yang sama.

"Ada peningkatan lah. Kalau toh tidak meningkat, ya bertahan, jangan malah mundur," kata Tjahjo.

(Baca: Ini Lima Opsi Ambang Batas Parlemen Pemilu 2019)

Menurut Tjahjo, ramainya polemik lantaran berbagai partai mengusulkan ambang batas yang beragam menjadi bagian dari penyampaian aspirasi. Pemerintah, bertugas menampung aspirasi tersebut.

“Itukan usulan. Kami sebagai pemerintah menampung usulan itu. Dan mari kita bahas bersama di Panja (Panitia Kerja). Besok kami rapat panja buat kluster dulu mana yang penting. Menyerap aspirasi masyarakat, aspirasi parpol,” kata politisi PDI-P tersebut.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Lukman Edy, menyatakan, ada lima opsi ambang batas parlemen yang ditawarkan seluruh fraksi untuk Pemilu Legislatif 2019.

"Ada lima, ada yang mengusulkan sebesar 0 persen; 3,5 persen; 5 persen; 7 persen dan 10 persen. Ya lima itu usulannya," kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

 

(Baca: Ambang Batas Parlemen 3,5 Persen Dinilai Tak Efektif Sederhanakan Partai)

Ia menambahkan dari kelima opsi tersebut, hanya opsi terakhir yang kemungkinan besar akan ditolak karena terlalu besar.

Ambang batas parlemen sebesar 10 persen, kata Lukman, membawa banyak kerugian bagi keberlangsungan sistem perwakilan di Indonesia. Pasalnya, akan ada banyak suara yang hangus.

Meskipun seorang calon anggota legislatif jumlah suaranya berhasil memperoleh satu kursi, akan tetap hangus bila partainya tak mampu memperoleh 10 persen dari suara sah nasional.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com