Kuasa, Uang, dan Penumpang Gelap

Komisi Pemberantasan Korupsi terus menangkap sejumlah kepala daerah karena berbagai tindak pidana korupsi yang mereka lakukan, dari ijon proyek hingga jual beli jabatan.

Salah satu kesamaannya adalah mereka menjadi bagian dari dinasti politik di wilayah masing-masing.

Di pengadilan tindak pidana korupsi, dakwaan terhadap mereka terbukti. Vonis bersalah pun dijatuhkan, mulai dari hukuman penjara, membayar ganti rugi atas uang yang mereka korupsi, hingga pidana tambahan, dilarang memegang jabatan publik selama periode waktu tertentu.

Namun, dinasti politik di daerah terus berdiri. Padahal, beberapa kepala daerah yang ditangkap KPK karena menerima suap memang menjadi bagian dari dinasti politik yang berkuasa di daerahnya.

Sebut saja mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tochija dan suaminya yang juga mantan Wali Kota Cimahi Itoch Tochija, serta yang paling gres Bupati Klaten Sri Hartini.

Mereka adalah bagian dari dinasti politik di wilayahnya dan kemudian tersandung korupsi.

Dalam catatan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, pada 2013 tercatat 61 kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia terindikasi memiliki jaringan politik kekerabatan.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, Kamis (5/1), pun menyebutkan, 58 calon kepala dan wakil kepala daerah peserta pilkada di 101 daerah tahun 2017 ini juga bagian dari dinasti politik.

Peneliti politik ICW, Ade Irawan, menengarai beberapa kesamaan dalam dinasti politik yang terbentuk di Indonesia.

Biasanya ada orang kuat yang mengendalikan anggota keluarga tertentu ke jabatan mana, mengatur proyek, dan penempatan birokrasi.

"Semacam shadow government atau informal government. Dia punya jaringan, uang, dan bisa mengendalikan semuanya," tutur Ade.

Ketika berkuasa, tentu saja seseorang akan memperluas kekuasaan, baik di wilayahnya maupun di lembaga-lembaga lain.

Menurut Ade, hanya satu motif pembentukan dan perluasan dinasti. Menjamin akses terhadap sumber daya ekonomi!

Namun, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tak semua politisi yang berasal dari dinasti politik korup. Tentu pendapat Mendagri tak salah.

Namun, pernyataan Lord Acton yang sangat terkenal, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, belum terbantah.