Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/01/2017, 19:27 WIB

Oleh: René L Pattiradjawane

Akibat perilaku melecehkan tentara khusus Australia (SAS) terhadap seorang letnan yang bertugas mengajar bahasa Indonesia di sana, kerja sama militer antara TNI dan Angkatan Bersenjata Australia secara sepihak dihentikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Insiden di Swanborne (markas SAS dekat kota Perth), sesuai jalur komandonya, dilaporkan letnan pengajar bahasa Indonesia kepada Atase Pertahanan (Athan) RI di Canberra pada 11 November 2016.

Yang dilaporkan terkait pertanyaan siswa SAS pada bahan bacaan "Lesson 9-03C Vocabulary Army Reinforcement" tentang biografi mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Sarwo Edhie Wibowo ketika penugasannya menumpas komunis pada 1965 dan menjabat Pangdam XVII di Irian Barat pada 1967.

Dalam laporannya, Athan RI di Canberra menilai, bahan materi pelajaran bahasa di Swanborne tersebut bisa menimbulkan sikap dan interpretasi yang bertolak belakang dengan keadaan TNI.

Dan, secara keseluruhan, para siswa SAS dinilai memberikan penilaian negatif terhadap TNI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila secara keseluruhan.

Keberatan atas materi pelajaran ini sudah disampaikan kepada Resimen SAS Australia dan mereka telah mengajukan permohonan maaf dan berjanji menghilangkan materi yang menjadi keberatan tersebut.

Namun, ketika terungkap ada bahan pelajaran tentang ideologi Pancasila yang tertulis "Pancagila", Athan RI merasa perlu klarifikasi resmi kepada pihak Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force/ADF).

Entah bagaimana, persoalan penghentian sementara kerja sama militer RI-Australia ini menjadi isu hangat di jejaring media sosial.

Padahal, korespondensi para petinggi militer kedua negara dilakukan, termasuk surat kepada Panglima ADF Marsekal Mark Binskin kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pihak ADF menyatakan penyesalan atas insiden yang disaksikan letnan pengajar bahasa Indonesia ini.

Namun, Asisten Pengamanan Kasad TNI yang membalas surat Kepala Staf AD Australia yang juga menyatakan penyesalan mendalam menyatakan protes atas insiden.

Selain itu, juga dinyatakan, apabila insiden seperti itu tidak diperbaiki, TNI AD akan menghentikan semua kerja sama militer kedua negara.

Pertanyaan

Menilik korespondensi kedua belah petinggi angkatan darat ini, terlihat sederhana.

Pertanyaannya, apakah insiden itu dirancang sebagai tolok ukur seberapa sensitif TNI AD atas masalah-masalah ini atau memang persoalan tersebut murni insiden dalam kelas pelajaran bahasa? Sulit menentukan.

Menariknya, persoalan ini baru mencuat ke publik sekitar satu bulan setelah kejadian. Insiden itu juga harus membuat Presiden RI Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan pernyataan. Apa yang sebenarnya terjadi?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com