Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Prajurit TNI Direkrut Australia, Anggota DPR Dukung Panglima

Kompas.com - 06/01/2017, 18:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, segala indikasi ancaman keamanan negara harus direspons serius oleh pemerintah.

Pernyataan Hanafi merespons ucapan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dikutip media Australia ABC, bahwa penghentian program pengiriman tentara Indonesia untuk berlatih di Australia adalah karena adanya kekhawatiran militer Australia akan "merekrut" tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia.

Meski hal itu telah dibantah Menteri Pertahanan Australia Marise Payne, namun kekhawatiran tersebut harus tetap diwaspadai.

"Yang paling penting segala macam indikasi ancaman berkenaan keamanan dan pertahanan nasional, sekecil apa pun, harus direspons serius. Lebih baik 'lebay' daripada kebobolan," ujar Hanafi melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2017).

Menurut dia, pernyataan yang diucapkan Panglima terkait operasi intelijen negara lain terhadap TNI pasti memiliki dasar yang kuat. Selain itu, langkah yang diambil Panglima juga jelas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Adapun mengenai kekhawatiran Panglima soal TNI yang mungkin "direkrut" militer Australia, Hanafi menyebutkan adanya kejadian serupa di negara lain.

"Dua tahun yang lalu, terkuak ada dua WNI permanent resident yang sudah bergabung dengan militer Singapura dan ikut latihan perang kita," tutur Politisi PAN itu.

"Fenomena semacam ini bisa jadi jamak tapi laten karena semua bekerja dalam ranah intelijen," kata dia.

Jika benar, Panglima diminta mengusut tuntas indikasi yang mengancam pertahanan negara tersebut dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sebaiknya Panglima juga mempertanggungjawabkan hal ini ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata," kata Hanafi.

ABC sebelumnya memberitakan ada ketakutan bahwa militer Australia akan "merekrut" tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia.

Hal ini terungkap berdasarkan pidato Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada November 2016 silam.

"Setiap ada program pelatihan, seperti beberapa waktu lalu, lima hingga 10 terbaik akan dikirim ke Australia. Itu terjadi sebelum saya jadi panglima, jadi itu tidak akan saya biarkan," ucap Gatot.

(Baca: Panglima TNI Diberitakan Takut Prajuritnya Direkrut Militer Australia)

Menurut ABC, Panglima TNI dianggap menggunakan "bahasa era Perang Dingin".

Saat itu merupakan fenomena umum untuk merekrut seorang tentara untuk "ditanam" menjadi sumber atau agen yang memengaruhi kebijakan demi kepentingan negara yang merekrut.

Namun, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne membantah pernyataan bahwa Australia berusaha merekrut anggota militer Indonesia untuk menjadi "agen untuk mempengaruhi" di saat pemerintahan PM Malcolm Turnbull berusaha memperbaiki situasi, menyusul dihentikannya kerja sama mliter antara Indonesia dan Australia.

(Baca: Menhan Australia Bantah Rekrut Tentara Indonesia)

Kompas TV Panglima TNI: Australia Sebut Pancasila Jadi Pancagila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com