Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Suap Disdikpora Kebumen, KPK Geledah Rumah Bupati

Kompas.com - 29/12/2016, 23:10 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK menggeledah lima lokasi di Kebumen terkait penyidikan kasus dugaan suap izin proyek Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen pada APBD-P 2016. 

"Rabu 21 Desember kemarin KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi, yaitu ruang kerja Bupati Kebumen, Rumah dinas Bupati Kebumen, rumah pribadi Bupati Kebumen, rumah dan kantor pengusaha bernama Ayub seorang saksi di Kebumen," ujar Febri di gedung KPK, Kamis (29/12/2016).

Ia mengatakan, KPK mengerahkan tiga tim penyidik dalam penggeledahan ini. "Di lokasi ditemukan dan dilanjutkan penyitaan sejumlah dokumen dan handphone," kata Febri.

Febri menambahkan, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lagi dalam kasus ini. Keduanya adalah Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo (AP) dan seorang pihak swasta bernama Basikun.

(Baca: Lagi, KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Suap di Kebumen)

Adi Pandoyo ditetapkan sebagai tersangka pihak penerima suap, sementara Basikun ditetapkan sebagai tersangka sebagai pihak pemberi suap.

"Tersangka AP (Adi Pandoyo) diduga bersama tersangka SGW (Sigit Widodo) dan YTH (Yudhy Tri Hartanto) menerima hadiah atau janji dari BSA (Basikun) terkait pembahasan dan pengesahan anggaran proyek di Dinas Dikpora pada APBD Perubahan 2016," kata Febri.

Dengan demikian, dalam kasus ini KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto, Sigit Widodo PNS di Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen, dan Anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Suhartono.

Selain itu, dua orang lainnya yakni Direktur Utama PT Osma Group Hartoyo, serta Salim yang merupakan Kepala Cabang PT OSMA Group Cabang Kebumen juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.

(Baca: KPK Tetapkan Penyuap Anggota DPRD Kebumen sebagai Tersangka)

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu (16/10/2016) yang kemudian menetapkan Yudhy dan Sigit sebagai tersangka. Dalam OTT ini KPK mengamankan uang Rp 70 juta dari tangan Yudhi. 

Kompas TV Ketua Komisi A DPRD Kebumen Ditahan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com