Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Mengaku Kerap Difitnah saat Jabat Ketua DPR

Kompas.com - 25/12/2016, 16:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ade Komarudin mengaku ikhlas "dilengserkan"dari kursi Ketua DPR RI.

Kini, kursi DPR 1 kembali ditempati Setya Novanto yang sebelumnya mengundurkan diri usai terseret kasus Papa Minta Saham.

Ade bercerita bagaimana dirinya beberapa kali difitnah saat menjadi Ketua DPR. Salah satunya terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan pada masa kepemimpinan Ade. Namun karena itulah, Ade merasa difitnah.

"Saya difitnah macam-macam. Katanya saya dapat Rp 100 miliar untuk Munas Golkar. Ada fitnah lagi bahwa Akom (sapaan akrab Ade) melakukan nego tentang repatriasi dengan para pengusaha sehingga terwujudnya tax amnesty terhambat. Fitnah itu sampai presiden makanya Akom enggak punya tempat sebagai Ketum Golkar," paparnya di kediaman dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (25/12/2016).

"Saya kembalikan kepada Tuhan atas fitnah itu. Semoga yang memfitnah disadarkan Tuhan. Mudah-mudahan fitnah seperti itu tidak dikembangkan terus menerus dalam politik kita," kata Ade.

(Baca: Ade Komarudin Tetap Nilai Janggal Putusan MKD)

Fitnah berikutnya terkait isu penistaan agama yang menyeret nama Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ade merasa bisa jadi sasaran empuk fitnah terkait unjuk rasa 411 pada 4 November 2016 dan 212 pada 2 Desember 2016.

Sebab, HMI dan Front Pembela Islam (FPI) adalah dua organisasi yang termasuk paling lantang menyuarakan aspirasi terhadap penistaan agama.

Dalam peristiwa 212, Ade merasa difitnah bahwa akan memasukan para demonstran ke Gedung DPR yang dikhawatirkan akan berujung pada pendudukan DPR.

(Baca: Ade Komarudin: Aku "Rapopo")

Padahal, saat aksi tersebut ia mengaku berkomunikasi cukup intensif dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin serta Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani untuk mengamankan kompleks parlemen.

"Fitnah luar biasa dan itu ternyata cukup meyakinkan sebagian orang dan kemudian proses pergantian saya dipercepat karena fitnah seperti itu," tutur pria asal Purwakarta tersebut.

Namun, Ade menilai pencopotan dirinya sebagai Ketua DPR merupakan "warna" dalam perjalanan karir politiknya.

(Baca: Ade Komarudin Bakal Tempuh Upaya Hukum terhadap Putusan MKD)

Ia pun mengenang bahwa dirinya sudah aktif sebagai anggota dewan sejak 1997 dan memang sejak duduk di bangku sekolah dasar memimpikan karir sebagai politisi.

"Itu saya anggap pernak-pernik. Makin indah perjalanan politik saya dengan peristiwa itu. Saya dari awal rapopo, memang saya betul-betul ikhlas," tutur Ade.

Kompas TV MKD: Ade Komarudin Melanggar Kode Etik Dewan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com