Pertanyakan Pemanggilan Eko, Komisi III DPR Akan Sambangi Mabes Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR berencana mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Mabes Polri, Jumat (16/12/2016) siang.

Sejumlah poin akan ditanyakan, mulai dari antisipasi perayaan Natal dan tahun baru hingga berkaitan dengan pemanggilan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Anggota Komisi III Masinton Pasaribu mengatakan, selain dirinya sejumlah anggota komisi akan ikut dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, di antaranya Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa, lalu anggota Komisi III Arsul Sani, Adies Kadir, Junimart Girsang, Dossy Iskandar, dan Daeng Muhammad.

"Pemanggilan terhadap Eko kami rasa belum pas. Itu sifatnya masih klarifikasi seharusnya cukup di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan)," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

(Baca: Eko "Patrio" Akan Datangi Bareskrim pada Jumat Siang)

Masinton mengatakan, ada prosedur yang harus ditempuh untuk memanggil anggota dewan, yaitu meminta persetujuan presiden. Kecuali, jika diduga terlibat dalam kasus khusus seperti terorisme, narkoba dan korupsi.

Namun, kata Masinton, Eko tak terkait dengan ketiga kasus itu. 

"Itu perlu didalami apakah pernyataan Eko berkaitan dengan keterlibatannya dalam tindakan terorisme," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih jauh Masinton mengatakan, terseretnya nama Eko menjadi pengingat bagi setiap anggota dewan dalam menyampaikan pernyataan. 

"Kami minta teman-teman anggota DPR dalam membuat kesimpulan jangan prematur. Apalagi berkaitan isu-isu sensitif di publik. Harus menjaga etik DPR," ucap Masinton.

"Bukan membatasi pernyataan tapi harus melalui kajian dan analisa mendalam apalagi berkaitan dengan isu-isu yang menjadi keresahan publik," sambungnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Agus Andrianto mengatakan, Bareskrim Polri memanggil Eko untuk diminta keterangan Kamis (15/12/2016).

"Kami akan meminta klarifikasi atas pernyataan yang dia (Eko) sampaikan. Kami sudah layangkan surat ke dia," kata Agus saat dihubungi.

(Baca: Polri: Surat untuk Eko "Patrio" Hanya Undangan Klarifikasi, Bukan Panggilan)

Pemanggilan Eko terkait pemberitaan media online. Dalam berita itu, Eko menyebut pengungkapan bom Bekasi pada Sabtu (10/12/2016) merupakan pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, baik Eko maupun perwakilan PAN menegaskan bahwa Eko sebelumnya tak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut ataupun diwawancarai terkait hal tersebut.