Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delapan Daerah Kepulauan Ini Berjuang untuk Dapat Dana Pembangunan Lebih

Kompas.com - 12/12/2016, 22:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

LEMBATA, KOMPAS.com - Delapan provinsi kepulauan di Indonesia tengah berjuang untuk mendapatkan dana alokasi umum (DAU) daerah lebih dari pemerintah pusat demi mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Kedelapan provinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Batam, Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

"Iya, (DAU) itu yang saat ini tengah kami perjuangkan. Kami delapan daerah ini membentuk badan kerjasama daerah kepulauan untuk memperjuangkan itu agar mendapatkan perhatian khusus," ujar Gubernur NTT Frans Lebu Raya di sela pelaksanaan Hari Nusantara di Lewoleba, Lembata, NTT, Senin (12/12/2016).

(Baca juga: Hari Nusantara Menjadi Momentum Bangun Konektivitas Antarpulau)

Menurut Frans, daerah kepulauan memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan daerah pulau biasa dalam hal pembangunan.

"Kalau daerah pulau kan mudah pembangunannya, tetapi kepulauan itu kan mesti khusus," ujar Frans.

"Kami berharap formula baru di dana alokasi umum, formula baru mengakomodasi karakteristik daerah kepulauan karena ciri daerah kepulauan itu ada kesulitan, ada tantangan sendiri dibanding daerah pulau," lanjut dia.

Di NTT, daerah kepulauan yang tengah dikembangkan adalah Kabupaten Lembata.

Pelabuhan laut di daerah tersebut diperbesar, runway bandar udara di sana juga diperpanjang dan jalan aspal yang terhubung ke daerah itu mulai diperbaiki.

Frans mengatakan, potensi pariwisata di Lembata sangat besar, mulai dari pertunjukan perburuan paus di Lamalera yang menjadi ikon hingga wisata bawah laut yang tidak kalah indah dengan daerah lain di Indonesia.

"Kami berjuang dengan harapan semua orang bisa datang ke sini, mengenal Lembata. Suatu pulau yang dahulu orang tidak kenal, tetapi berpotensi," ujar Frans.

(Baca juga: Mendagri: Hari Nusantara Harus Jadi Momentum Kebangkitan Pariwisata Daerah Kepulauan)

Meski demikian, tambah dia, segala pembangunan yang dilaksanakan di daerah mesti didukung pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, Frans sekaligus berharap, puncak peringatan Hari Nusantara 2016 yang digelar di Lembata, 13 Desember 2016 besok menjadi momentum pemerintah pusat mendorong daerah itu menjadi lebih baik lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com