Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Perayaan Hari Nusantara di Lembata

Kompas.com - 12/12/2016, 20:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

LEMBATA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipastikan tidak menghadiri peringatan Hari Nusantara 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Presiden Jokowi tidak dapat  menghadiri puncak acara karena beliau kunjungan kerja ke India dan Iran," ujar Gubernur NTT Frans Lebu Raya di lokasi acara, Senin (12/12/2016).

Rencananya, Presiden Jokowi digantikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

(Baca juga: Agenda Kegiatan Presiden Jokowi di New Delhi)

Meski demikian, Frans menilai, hal yang terpenting adalah komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan maritim di Indonesia.

Frans menilai, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memiliki komitmen yang kuat soal pembangunan.

"Saya percaya pemerintah akan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita negara maritim," ujar dia.

Puncak acara Hari Nusantara 2016 itu dilaksanakan di Lewoleba, Lembata, tanggal 13 Desember 2016. Pameran produk kemaritiman bertajuk "Nusantara Expo" menjadi salah satu acaranya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, Hari Nusantara 2016 bukan hanya untuk memperingati Deklarasi Djuanda yang dihelat pada 13 Desember 1957, melainkan juga sebagai sebuah harapan konektivitas antardaerah di Indonesia.

"Salah satu tujuan utamanya tidak sekadar merayakan Deklarasi Djuanda, tetapi secara politik, budaya, dan ekonomi dengan ditetapkannya Hari Nusantara setidaknya diharapkan ada konektivitas antardaerah untuk kepentingan maritim," ujar Tjahjo seusai acara peluncuran Hari Nusantara 2016 di Gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (22/8/2016).

(Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah, Politik Sempat Menghangat tetapi Tidak Panas)

Tjahjo menjelaskan, peluncuran Hari Nusantara 2016 merupakan langkah menyinergikan kondisi geopolitik Indonesia sebagai negara maritim dan sumber daya laut untuk kepentingan bangsa dan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com