Tim Anti-toleransi, Youtuber Terkaya, dan Pemakzulan Presiden, Ini 5 Berita Kemarin yang Sebaiknya Anda Tahu

PALMERAH, KOMPAS.com - Sepanjang hari kemarin tidak ada isu dominan yang mewarnai pemberitaan. Berbagai topik mengemuka secara sporadis.

Di Jakarta, Presiden Jokowi memerintahkan pembentukan tim khusus untuk mengatasi intoleransi menyusul sejumlah peristiwa di sejumlah tempat di Indonesia yang terindikasi intoleran.

Kabar penting datang dari Korea Selatan. Presiden Park akhirnya dimakzulkan parlemen terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret dirinya.

Berikut lima berita yang sebaiknya Anda baca sepanjang Kamis (9/12/2016) kemarin.

1. Jokowi Instruksikan Pembentukan Tim untuk Atasi Intoleransi

Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan tim untuk menghadapi kelompok dan gerakan intoleran.

Tim ini akan bertugas menangani penyebaran ideologi kekerasan, radikal, dan fundamentalis. Pemerintah akan melakukan upaya sistematis untuk membendung itu.

Intoleransi kini sudah menjalar menjadi sebab munculnya kekerasan-kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan juga kebebasan akademis.

Selengkapnya baca di sini.

Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui awak media usai memantau pengerukan sungai di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Bandung, Rabu (9/11/2016). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan bahwa pembubaran acara ibadah di Gedung Sasana Budaya Ganesha Insitut Teknologi Bandung oleh sekelompok orang adalah sebuah pelanggaran.

Terkait masalah izin, Ridwan mengatakan bahwa kegiatan ibadah tidak perlu memakai izin atau cukup dengan surat pemberitahuan.

"Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa harus pakai izin-izin itu tidak betul. Di mana pun juga harus ditegaskan, hak beribadah ini dilindungi undang-undang dan bentuknya cukup surat pemberitahuan kepada kepolisian mau sampai jam berapa terserah," kata Ridwan.

Ridwan menilai tidak tepat bila demonstran menyatakan bahwa ibadah harus dilaksanakan di tempat ibadah sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama tiga menteri.

Selengkapnya baca di sini.