Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desmond: Kader PDI-P di Parlemen Tak Ada yang Layak Jadi Pimpinan DPR

Kompas.com - 08/12/2016, 15:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J. Mahesa menilai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di parlemen saat ini tidak ada yang pantas untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Desmond beranggapan, sebenarnya ada sosok Puan Maharani yang mumpuni untuk menjabat sebagai pimpinan DPR.

Namun putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu kini sudah mundur dari DPR dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Enggak ada lagi (yang layak jadi pimpinan DPR dari PDI-P). Dulu Puan, sekarang enggak ada lagi yang layak," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Meski demikian, Desmond mengatakan, Fraksi Gerindra tak keberatan apabila jumlah kursi pimpinan DPR ditambah untuk mengakomodasi PDI-P.

Pihaknya tidak akan menghalangi keinginan partai berlambang banteng tersebut. "Kalau PDI-P mau kursi kita kasih saja, emang kenapa?" kata Desmond.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini meyakini, langkah PDI-P untuk mendapat jatah pimpinan DPR akan terwujud.

(Baca: Sudah Dilobi, Golkar Setuju PDI-P Dapat Jatah Pimpinan DPR)

Sebab, ia menduga sudah ada deal dengan Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Usulan untuk menambah satu kursi pimpinan bagi PDI-P ini memang muncul setelah proses pergantian Ketua DPR yang diusulkan Golkar beberapa waktu lalu.

Pergantian dari Ade Komarudin ke Setya Novanto itu mulus setelah semua fraksi, termasuk PDI-P memberikan persetujuan.

"Mungkin tidak perlu (lobi) dengan Gerindra karena ini mungkin bagian deal Novanto yang tidak masalahin," kata dia.

Fraksi PDI-P sebelumnya sudah membentuk tim agar bisa mendapat satu jatah kursi pimpinan DPR.

Tim ini akan melobi fraksi-fraksi lain agar menyetujui revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Tim akan dipimpin oleh Junimart Girsang. Untuk posisi sekretaris dipercayakan kepada Risa Mariska.

Sementara anggota terdiri dari Arif Wibowo, Trimedya Panjaitan dan Yulian Gunhar. Arif Wibowo mengatakan, PDI-P ingin agar UU MD3 yang baru mengatur pimpinan DPR menjadi enam orang.

(Baca: Lobi untuk Jatah Satu Kursi Pimpinan DPR, PDI-P Bentuk Tim)

Dengan begitu, PDI-P sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR bisa diakomodir menjadi salah satu pimpinan.

"Usulannya untuk menambah unsur kursi pimpinan," ujar Arif. Adapun saat ini, pimpinan DPR terdiri dari 5 orang, yakni Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto (Demokrat) dan Taufik Kurniawan (PAN).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com