Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Abaikan Kualitas Ketika Tangani Perkara Korupsi

Kompas.com - 07/12/2016, 19:28 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pemerintah saat ini terlalu berfokus pada kuantitas perkara dalam penanganan korupsi.

Ini terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, maupun Kepolisian.

"Bicara soal penanganan kasus, betul, secara kuantitas banyak kasus yang ditangani," kata Emerson di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Sayangnya, kata Emerson, banyaknya kuantitas penanganan perkara ini tidak diimbangi dengan kualitas.

(Baca: Partai Politik Dinilai Tak Anggap Penting Pemberantasan Korupsi)

Bahkan, tambah dia, kualitas penanganan perkara korupsi terkesan diabaikan. Ini terlihat dari rendahnya angka kerugian negara hasil korupsi yang ditangani oleh penegak hukum.

Padahal, masih banyak perkara korupsi dengan nilai besar belum juga dituntaskan hingga saat ini.

"Bicara kualitas, berapa yang sedang ditangani dan sudah diselesaikan itu dipertanyakan," ucap Emerson.

Senada, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, pemerintah belum memiliki pesan yang kuat kepada publik mengenai agenda pemberantasan korupsi.

"Pak Jokowi dalam konteks ini kurang radikal, kurang memberikan leadershipnya sebagai kepala negara yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," ucap Refly.

Sebab, sedikit kasus korupsi yang terselesaikan selama dua tahun periode pemerintahan. Sementara, penindakan kasus korupsi semakin banyak.

"Secara kuantitas banyak kasus yang telah ditangani, tapi secara kualitas baru beberapa kasus saja yang terselesaikan," kata Refly.

(Baca: ICW: Korupsi Alutsista Bisa Berdampak pada Buruknya Sistem Pertahanan)

Refly berharap di tiga tahun sisa jabatan pemerintahan saat ini, agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat dituntaskan.

Sehingga, visi Nawacita yang pernah didengungkan dapat terlaksana. "Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik," ucap Refly.

Kompas TV Jabat Walkot Cimahi, Kekayaan Tersangka Atty Naik Rp 2 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com