Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah Ingatkan Penggunaan Bahasa Indonesia adalah Perekat Ke-Indonesiaan

Kompas.com - 05/12/2016, 00:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau masyarakat Indonesia untuk senantiasa merasa memiliki simbol-simbol persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Cara ini dirasa efektif untuk menjaga harmoni dan persatuan di tengah perbedaan etnis. 

Salah satu simbol persatuan yang penting adalah bahasa Indonesia. PP Muhammadiyah mengimbau semua pihak untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang terbukti mampu menjadi perekat ke-Indonesiaan. 

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas melalui siaran persnya, Minggu (4/12/2016), mengatakan, untuk terciptanya rasa persatuan dan kesatuan serta rasa aman, maka diperlukan usaha dari semua pihak dan elemen bangsa, termasuk dari pemerintah.

Tujuan lainnya adalah menekan adanya kesalingcurigaan di antara sesama, terutama terkait dengan perbedaan etnis. Untuk itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah guna menumbuhkan kembali rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap simbol-simbol persatuan dan kesatuan.

Kompas.com/Kristian Erdianto Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas
"Kebijakan yang perlu dibuat pemerintah antara lain adalah soal bagaimana kita sebagai sebuah bangsa memiliki dan menciptakan simbol-simbol yang akan mendukung tegaknya persatuan dan kesatuan," kata Anwar Abbas.

Anwar mengingatkan, dahulu pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto waktu itu meminta supaya anak-anak bangsa ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai simbol dan atribut yang akan mereka pakai dalam segala hal.

Misalnya, bahasa Indonesia dipergunakan dalam memberikan nama untuk gedung, toko, dan kompleks perumahan yang mereka buat dan dirikan.

"Saya melihat kebijakan tersebut perlu kita laksanakan dan tegakkan ulang karena arti dan maknanya sangat besar dalam menciptkan rasa kebersamaan di antara sesama kita sebagai anak bangsa," kata Anwar.

Apa yang disampaikan Anwar tak berlebihan dan didasari pada tren dalam kehidupan berbangsa akhir-akhir ini. Ada kelompok yang secara atraktif tak lagi peduli dengan penggunaan simbol-simbol atau identitas ke-Indonesiaan.

"Saya sedih dan kecewa ketika pergi pada malam hari ke daerah dan kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Saya merasa tidak seperti ada di Jakarta tetapi serasa di Hongkong, Bejing, dan Taiwan," kata Anwar memberi contoh.

Padahal, lanjut Anwar, Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu adalah bagian dari wilayah DKI Jakarta yang kita sama-sama hidup di atasnya.

"Saya melihat hal ini kalau tetap dibiarkan akan mengundang kecemburuan sosial, (kesenjangan) ekonomi dan etnis, yang ujung-ujungnya tentu bisa merusak kesatuan dan persatuan kita," kata Anwar.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mengimbau pemerintah, terutama Pemerintah Daerah DKI Jakarta, untuk mengeluarkan peraturan agar dalam pemberian nama terhadap gedung, kantor, toko, kompleks perumahan, dan lain-lain, agar mempergunakan tulisan dan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com