Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jokowi, Ini Pesan di Balik Kata "Makar" dan "Persatuan Indonesia"

Kompas.com - 30/11/2016, 16:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengakui, belakangan ini kata "makar" dan "persatuan Indonesia" sering dilontarkan oleh pejabat di pemerintah.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian adalah orang yang pertama kali melontarkan adanya upaya makar.

Sementara itu, kata "persatuan Indonesia" kerap dilontarkan Presiden sendiri.

Jokowi mengatakan, terdapat pesan di balik kedua kata itu.

"Ini untuk peringatan dan mengingatkan kita semuanya," ujar Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

(Baca: Prabowo Ingatkan Menggulingkan Pemerintahan Ciptakan Budaya Politik yang Buruk)

Kata "persatuan Indonesia", kata Jokowi, sebagai pengingat bahwa Indonesia terdiri dari suku, agama, ras, dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya tetap satu juga.

"Menunjukkan betapa kita ini beragam. Betapa kita ini majemuk," ujar Jokowi.

Sementara itu, soal kata "makar", pemerintah juga ingin memberi pesan bahwa Indonesia memiliki konstitusi dan undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

(Baca: Demokrat: Kalau Mau Jadi Presiden dan Wapres Ikut Pemilu, Jangan Makar)

"Kenapa ada yang menyampaikan makar? Untuk mengingatkan bahwa kita ini punya konstitusi yang mengatur pilkada, pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Semua sudah diatur," ujar Jokowi.

"Hanya mengingatkan bahwa yang terpilih di DPR/MPR itu sudah lewat proses yang panjang, termasuk presiden dan wakil presiden juga sama," kata dia.

(Baca: Demokrat Minta Pemerintah Tak Berlebihan Tanggapi Isu Makar)

Jokowi menampik bahwa kata-kata tersebut dilontarkan oleh pemerintah lantaran kondisi keamanan dan pertahanan negara dalam keadaan genting.

"Ini bukan karena kondisi negara (genting), enggak. Jangan ada pikiran yang aneh-aneh ke mana-mana. Masyarakat bekerja sebagaimana biasanya saja," ujar Jokowi.

Kompas TV Kapolri Bantah Sebut Peserta Aksi 411 Terlibat Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com