Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Mau Cepat Ubah Sesuatu, Taruh Pemimpin di Tempat Strategis"

Kompas.com - 30/11/2016, 16:05 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini belum mampu memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat Indonesia.

Menurut Sudirman, ini disebabkan ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal, demokrasi yang baik dapat menyejahterakan semua kalangan.

"Demokrasi yang lebih baik itu demokrasi yang memberi manfaat. Indonesia itu gap paling lebar keempat di seluruh dunia. Itu ngeri. Kita sangat mudah dipantik oleh sentimen gap tadi," ujar Sudirman dalam seminar di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Untuk itu, dibutuhkan transformasi institusional di Indonesia. Mantan Menteri ESDM ini menuturkan, hal tersebut bisa dilakukan melalui tiga hal, yakni reformasi struktur, manusia, dan kultur.

Namun, dari ketiganya, cara yang paling cepat adalah dengan mendorong reformasi di bidang manusia. Ini dilakukan dengan menaruh pemimpin-pemimpin baik di tiap sektor pemerintahan.

"Paling cepat bisa dimulai dari people, dari pemimpin. Kalau mau cepat mengubah sesuatu, bagaimana caranya menaruh pemimpin di tempat strategis secepat mungkin," ucap Sudirman.

Sudirman mengatakan, mendorong pemimpin yang baik di tiap sektor dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama, kata dia, dapat dilakukan dengan penguatan kepemimpinan.

Lalu, mengajak orang-orang baik untuk ikut serta dalam kancah perpolitikan.

Menurut Sudirman, banyak orang-orang baik yang enggan ikut serta dalam kancah politik di Indonesia. Ini disebabkan karena proses politik di Indonesia masih bersifat prosedural.

Alhasil, proses tersebut membutuhkan uang yang besar dari orang-orang yang masuk ke dalam kancah politik.

"Saya kira banyak teman-teman yang baik tidak terpanggil karena adanya politik prosedural," tutur Sudirman.

Untuk itu, diperlukan dorongan agar orang-orang baik tersebut mau berpartisipasi dalam politik di Indonesia.

"Kalau kita mau meningkatkan mutunya, bagaimana caranya mendorong sebanyak mungkin orang-orang baik ke dalam proses politik baik di dalam legislatif maupun eksekutif," ucap Sudirman.

Selain itu, menurut Sudirman, meningkatkan kualitas pemimpin dapat dilakukan dengan mendorong pendanaan partai politik melalui dana publik.

Dengan pendanaan partai politik melalui dana publik, dia meyakini biaya proses politik di Indonesia menjadi berkurang. Sehingga, orang-orang baik tersebut berminat terlibat dalam kancah politik.

"Pendanaan partai politik dengan dana publik punya implikasi membuat proses politik tidak harus mahal, sehingga bisa mengundang putra-putri terbaik masuk ke dalam politik," ucap Sudirman.

Kompas TV Kemenpan RB: PNS Hati-hati Terima Bingkisan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com