Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK: Butuh Rp 400 Miliar untuk Perbaiki DAS Citarum dan Cimanuk

Kompas.com - 29/11/2016, 17:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ekosistem daerah aliran sungai di Jawa Barat, Citarum dan Cimanuk, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Kedua ekosistem DAS itu perlu segera diperbaiki untuk mengantisipasi terjadinya banjir kembali di Jawa Barat pada masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (29/11/2016).

Menurut dia, musibah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Jawa Barat beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari rusaknya ekosistem kedua DAS itu.

(Baca: Bahas Persoalan Banjir di Jawa Barat, Wapres Panggil Menteri LHK)

"Sebagian (banjir disebabkan rusaknya DAS) Ciliwung, tetapi Ciliwung sudah jauh lebih baik ya," ujar Siti.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian LHK, kerusakan ekosistem yang melanda DAS Citarum mencapai 36.000 hektar. Sementara itu, kerusakan yang menimpa DAS Cimanuk mencapai 59.000 hektar.

"Jadi, tadi saya laporkan itu karena ditanya dan dipanggil untuk menjelaskan. Ada beberapa dukungannya, pasti ada bangunan tanah air, dam, cek dam, bangunan penahanan, mengendalikan erosi longsor, dan lain-lain. Juga tadi saya ditanya kesiapan bibit tanaman," kata dia.

Untuk memperbaiki kerusakan ekosistem yang terjadi di DAS Citarum, ia menambahkan, setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Sementara itu, anggaran perbaikan untuk DAS Cimanuk dibutuhkan sekitar Rp 215 miliar.

"Jadi, Rp 400-an miliar-lah untuk ngeberesin Jawa Barat yang sekarang banjir itu, dan kalau dianggarannya KLHK yang sekarang enggak sampai Rp 60 miliar," ujarnya.

Rencananya, Kementerian LHK akan menggelar rapat teknis untuk membahas persoalan banjir tersebut pekan depan.

(Baca: "Ini Banjir Terparah Selama Saya Tinggal di Bandung")

Dalam rapat tersebut juga akan dibahas rencana pengalokasian anggaran terkait penanganan masalah banjir yang harus ditanggung Kementerian LHK.

"Semua yang terkait akan dipanggil, terutama Menteri PU, karena kan dana terbesarnya kalau untuk mengatasi banjir, bencana, dan lain-lain, itu kan infrastruktur yah. Kalau dari saya sih plan-nya sudah ada," ujarnya.

Kompas TV Warga Korban Banjir Mulai Bersihkan Rumah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com