Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa Bareskrim, Pelapor Fahri Hamzah Bawa Bukti Video

Kompas.com - 29/11/2016, 14:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bara JP Ferry Simanulang diperiksa sebagai pelapor dalam penyelidikan dugaan tindakan makar oleh pimpinan DPR RI Fahri Hamzah.

Fahri dilaporkan ke polisi pada 9 November 2016 lalu karena dianggap menghasut untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Ferry mengaku membawa barang bukti dalam pemeriksaan hari ini.

"Ada video orasi Fahri. Dalam orasi tersebut ada ajakan dan fitnah bahwa Presiden Jokowi melakukan penghinaan terhadap alim ulama dan simbol-simbol Islam," ujar Ferry, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Ia mengatakan, Fahri sebelumnya secara jelas menyatakan bahwa ada cara untuk menggulingkan presiden, yakni dengan parlemen jalanan dan parlemen ruangan.

Pernyataan itu, kata Ferry, memprovokasi masyarakat untuk bertindak makar.

"Seandainya yang demo itu melakukan parlemen jalanan ditambah lagi dengan pemaksaan kepada anggota DPR untuk melakukan melakukan sidang istimewa, nah kan sudah terjadi makarnya," kata Ferry. 

Ia menilai, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan pemerintahannya sudah maksimal.

Pelaporan ini dilakukannya berdasarkan inisiatif sendiri mewakili para relawan.

"Desakan kami agar Fahri diproses. Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya daripada unsur-unsur makar itu sendiri," kata Ferry.

Pernyataan Fahri dianggap berbahaya bagi pemerintahan dan termasuk upaya percobaan penggulingan pemerintahan yang sah.

Sebagai pimpinan DPR, kata Ferry, seharusnya Fahri menunjukkan sikap untuk menjaga kesatuan bangsa.

"Bukan seenaknya orang keluarkan statement, hasut orang untuk menjatuhkan pemerintahan, ada batasannya," kata dia.

Fahri dilaporkan dengan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan untuk Makar.

Kompas TV Polri Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Makar Fahri Hamzah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com