Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saatnya Menghitung Beban Kerja Hakim di Indonesia

Kompas.com - 29/11/2016, 09:49 WIB
Reza Pahlevi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan proyek SUSTAIN, proyek dukungan untuk pembaruan peradilan yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP), saat ini tengah melakukan analisis beban kerja hakim di MA dan pengadilan di bawahnya.

“Tujuan dari analisis beban hakim ini adalah untuk memutuskan dengan tepat jumlah personel yang akan direkrut dan penempatannya,” ujar Nisa Istiani, Deputi Manajer Proyek SUSTAIN dalam pidato pembukaannya di acara “Training of Trainers for MA Champions” di Hotel Aston Marina Ancol, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Tugas utama badan peradilan, kata Nisa, adalah memberikan pelayanan yang prima di bidang hukum kepada masyarakat. Demi memberikan pelayanan yang baik ini, maka badan peradilan di Indonesia perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai pula. Salah satu SDM yang penting di sini adalah para hakim.

Analisis beban kerja hakim ini dilakukan melalui penguatan kapasitas internal staf MA—yang disebut champions—dalam melakukan riset, wawancara, serta analisis tentang beban kerja hakim di pengadilan.

Menurut Nisa, analisis beban kerja hakim memang sangat diperlukan. Harapannya, MA bisa memutuskan dengan tepat jumlah personel yang akan direkrut dan penempatannya.

“Hal ini menjadi penting, (terutama) mengingat MA sudah enam tahun tidak melakukan rekrutmen calon hakim,” ujar Nisa.

Tak dapat dinafikan, saat ini sebaran hakim belum tersebar dengan tepat untuk setiap pengadilan di Indonesia. Akibatnya, beban kerja di antara para hakim pun tidak seimbang dan ujungnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

KOMPAS.com/REZA PAHLEVI Salah satu sesi dalam pelatihan yang digelar Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan proyek SUSTAIN dari Uni Eropa dan The United Nations Development Programme (UNDP) untuk analisis beban kerja hakim di lingkungan peradilan, Senin (28/11/2016).

Sebagai contoh, sebaran hakim di Jakarta terlalu sedikit dibandingkan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebaliknya, ada pengadilan di daerah yang perkaranya lebih sedikit dibandingkan jumlah hakim.

Project Officer untuk Manajemen SDM SUSTAIN, Sherly Lugito, menambahkan, para champions akan dibekali keahlian menghitung beban kerja hakim, sehingga setiap saat mereka diperlukan dapat langsung turun ke lapangan.

“Para champions tersebut adalah perwakilan direktorat badan peradilan, badan pengawasan, dan biro urusan administrasi,” kata Sherly.

Para peserta telah diseleksi berdasarkan potensinya masing-masing. “Harapannya adalah agar pembekalan itu bisa diteruskan ke tingkat pengadilan sehingga perhitungan beban kerja dapat dilaksanakan secara berkala,” lanjut Sherly.

Dalam pelatihan ini hadir pula Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Agus Zainal Mutaqien. Dia mengatakan, hasil perhitungan beban kerja yang akan digarap para champions ini akan menjadi dasar yang penting bagi para hakim.

“Kegiatan ini sangat bagus sekali. Nantinya, perhitungan beban kerja bukan sebatas pada hakim saja. Ke depannya, penggunaan formula analisis beban kerja akan menjadi syarat dalam melakukan perencanaan SDM,” ungkap Agus.

Pelatihan kali ini melibatkan 15 staf MA yang akan menjadi champions. Koordinator Sektor Manajemen SDM Dian Cahayani berharap, para peserta pelatihan juga membagikan ilmu tentang analisis beban kerja hakim ini kepada rekan-rekan mereka di pengadilan.

"Kami juga mendorong para champions ini untuk lebih kompak satu sama lain,” imbuh Dian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com