Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Rapatkan Barisan Hadang Pihak yang Belokkan Ideologi Pancasila

Kompas.com - 27/11/2016, 11:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh meminta seluruh kadernya untuk merapatkan barisan dan menghadang pihak-pihak yang mencoba membelokan makna persatuan dan kesatuan bangsa sesuai amanat Pancasila.

Surya nenekankan, ideologi Pancasila merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa agar arah bangsa sesuai tujuan proklamasi.

"Nasdem harus berdiri di garda terdepan apabila ada upaya-upaya dari mana pun itu yang mencoba untuk membelokan makna persatuan dan kesatuan bangsa dengan ideologi dan semangat yang berbeda-beda," ujar Surya dalam pidatonya di GOR Tri Lomba Juang, Semarang, Minggu (27/11/2016).

Surya berpendapat, ideologi Pancasila merupakan kekuatan utama pemersatu bangsa yang nenabrak batas suku dan agama. Ia menekankan, bangsa Indonesia harus percaya diri atas kemampuannya dalam mempertahankan kemandirian politik dan ekonomi.

"Saya tugaskan seluruh kader Nasdem Jawa Tengah, rapatkan barisan kalian. Waspadai anasir manapun yang mencoba merongrong ideologi Pancasila dari muka bumi," katanya.

Pidato tersebut dibawakannya seusai acara "Jalan Sehat Bersama Nasdem" sebagai salah satu rangkaian acara perayaan ulang tahun ke-5 Partai Nasdem.

Turut hadir jajaran pengurus Partai Nasdem pusat dan daerah, di antaranya Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Enggartiasto Lukita, Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Jan Darmadi, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Maxi Gunawan, Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Fadholi, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua DPW Partai Nasdem Setyo Maharso, dan beberapa kepala daerah asal Partai Nasdem.

Kompas TV Nasdem Harapkan Hasil Positif di Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com