Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Panglima TNI Gagas Gerakan Nusantara Bersatu

Kompas.com - 24/11/2016, 19:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menggagas aksi Nusantara Bersatu di seluruh wilayah Indonesia pada 30 November mendatang.

Dalam aksi tersebut, Panglima mengajak seluruh elemen masyarakat berkumpul di tempat terbuka seperti alun-alun atau pusat kota, dengan mengenakan ikat kepala merah putih.

“Tema-nya Indonesia milikku, Indonesia milik kita bersama, itulah Bhineka Tunggal Ika. Kita tunjukkan bersama-sama, di situ kita berbicara,” kata Gatot, di Kantor Kemendagri, Kamis (24/11/2016).

Gagasan kegiatan Nusantara Bersatu berawal ketika Gatot bertemu seorang anak kelas satu SMP.

Kepadanya, anak SMP itu mengatakan bahwa kehidupan yang dijalaninya tak seberuntung Panglima TNI.

“Enak ya Panglima TNI sekarang hidup,” kata Gatot menirukan perkataan anak itu.

“Lho kenapa Dek?” balas Gatot.

“Panglima TNI hidup diwarisi oleh para pahlawan yang mereka gugur mengorbankan darah, tenaga, dan nyawa. Kami, seumur Panglima belum tentu,” lanjut anak itu.

Setelah itu, Gatot mengklaim, mendapat telepon dari seorang ulama besar yang memberikan informasi bahwa ada upaya untuk menggulingkan kekuasaan.

Untuk itu, ia menggagas kegiatan Nusantara Bersatu yang bertujuan untuk mengantisipasi upaya-upaya tersebut.

Di Jakarta, kegiatan akan difokuskan di Monas sekitar pukul 07.00 WIB.

Sejumlah kegiatan akan digelar, seperti membaca puisi mengenai Indonesia dan berdoa bersama.

Selain itu, Panglima juga mengimbau agar rencana unjuk rasa yang akan digelar 2 Desember mendatang diurungkan.

“Alangkah indahnya kalau tanggal 2 itu memperkuat apa yang sudah menjadi cap internasional bahwa Indonesia adalah penduduk mayoritas Islam yang damai. Lebih indah diganti doa bersama-sama,” kata dia.

Kompas TV Himbauan Polisi Terkait Aksi 2 Desember
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com