Besok, Polisi Targetkan Berkas Perkara Ahok Dilimpahkan ke Kejaksaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, berkas perkara terkait Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Jumat (25/11/2016).

Ahok merupakan tersangka dugaan penistaan agama terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51.

"Dari penyidik, info terakhir bahwa besok mereka kirim berkas perkara ke jaksa penuntut umum," ujar Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Martinus mengatakan, Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sejak jauh hari. Sebelumnya sudah ada beberapa pertemuan dan komunikasi informal membahas soal penanganan kasus ini.

"Koordinasinya terkait materi pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka," kata Martinus.

Hingga hari ini pun pemeriksaan saksi masih dilakukan. Kalaupun tidak bisa dilimpahkan pada Jumat, Martinus memastikan pekan depan berkas itu sudah sampai di meja Kejaksaan Agung.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto sebelumnga memperkirakan berkas perkara akan diserahkan ke kejaksaan akhir pekan ini.

"Sudah hampir 70 persen kalau saya bilang. Jumat-lah, tahap pertama," ujar Ari di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Ari mengatakan, penyidik akan memaksimalkan waktu yang ada untuk pemeriksaan ahli dan saksi. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 27 saksi dan ahli.

Pemeriksaan tidak akan memakan waktu lama karena sebelumnya mereka telah dimintai keterangan di tingkat penyelidikan.

Ari meyakini bahwa berkas Ahok tidak akan dikembalikan karena kejaksaan telah menyaksikan sendiri alat bukti yang dibeberkan dalam gelar perkara terbuka terbatas.

"Untuk penyidikan kita sudah koordinasi sejak awal mudah-mudahan enggak pulang pergi lagi," kata Ari. Ahok dinyatakan sebagai tersangka penistaan agama, Rabu (16/11/2016).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu dijerat Pasal 156 huruf a KUHP dalam kasus penistaan agama. Kemudian Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).