Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Demokrat Apresiasi Safari Politik Jokowi, Ini Alasannya

Kompas.com - 15/11/2016, 08:31 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengimbau agar berbagai kelompok tidak lagi membuat kegaduhan di Indonesia. 

Menurut Syarief, masyarakat saat ini terlihat resah karena memanasnya situasi politik beberapa waktu ke belakang.

Meski begitu, Syarief menilai upaya konsolidasi politik yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo patut diapresiasi. 

"Safari politik yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat," ujar Syarief dalam program "Aiman" yang disiarkan Kompas TV, Senin (14/11/2016) malam.

Syarief menuturkan, upaya memecah belah bangsa Indonesia sudah tak lagi relevan dilakukan. Saat ini, yang terpenting justru menyejahterakan rakyat secara adil.

"Karena apa yang harus dilakukan ke depan adalah keberpihakan kepada rakyat. Ini juga harus dilakukan bersama keadilan," ucap Syarief.

Untuk itu, berbagai pihak juga harus membantu upaya menenangkan masyarakat saat ini. Upaya ini dilakukan agar pemerintah bisa kembali berfokus dalam mengatasi permasalahan yang lebih serius di Indonesia.

"Mari kita tenangkan masyarakat. Kita menatap ke depan. Masih banyak PR dan jangan dihabiskan energi untuk masalah ini," ucap Syarief.

Selain itu, Syarief juga mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi Indonesia. Menurut Syarief, demokrasi Indonesia tak boleh rusak karena telah dirawat sejak era reformasi.

"Kita harus menjaga NKRI ini, kita harus menjaga betul-betul demokrasi kita pasca reformasi," kata Syarief.

Kompas TV SBY: Jangan Asal Tuduh Siapa Penggerak Demo 4 November
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com