JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai konsolidasi atau safari politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan organisasi-organisasi Islam dan TNI-Polri tidak menyelesaikan masalah.
Berkaitan dengan isu dugaan penistaan agama yang belakangan mengemuka, kata Fahri, Presiden seharusnya turun langsung bertemu dengan rakyat untuk menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum.
"Enggak menyelesaikan masalah. Kelompok-kelompok aktif ini, Presiden jangan underestimate. Jawab secara terang, jangan mutar-mutar," ujar Fahri seusai Kongres Alumni KAMMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (13/11/2016).
"Orang kan cuma ingin tahu bahwa Presiden komit (berkomitmen) bahwa Indonesia negara hukum," katanya.
Fahri menambahkan, Presiden juga tak perlu takut bertemu dengan rakyat, termasuk dengan kemungkinan adanya aksi lanjutan pada 25 November mendatang.
Aksi tersebut dapat dijinakkan dan diturunkan tensinya jika masyarakat bisa bertemu langsung dengan Presiden.
"Karena jumlahnya sangat besar, perlu persiapan yang ekstra. Tetapi, alangkah baiknya, mereka kan sebetulnya ingin bertemu langsung Presiden. Mendengar tanggapan Presiden tentang penegakan hukum, khususnya terhadap seseorang yang dianggap menistakan agama," tutur Fahri.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah mendapat informasi bahwa akan ada aksi unjuk rasa pada 25 November 2016 mendatang.
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari aksi yang digelar pada Jumat (4/11/2016) beberapa waktu lalu. (Baca: Dilaporkan ke Bareskrim atas Tuduhan Makar, Ini Kata Fahri Hamzah)