Jokowi: Saya Heran, Ini Urusan DKI Kok Digeser ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku heran dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan ke Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Jokowi, kasus tersebut melebar dan malah menyeret namanya sebagai Kepala Negara

Dalam aksi unjuk rasa 4 November, tuntutan pendemo adalah Ahok segera diproses hukum. Namun, setelah aksi tersebut tuntutan melebar hingga ada yang menyuarakan pelengseran Presiden.

(Baca: Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Basuki Tjahaja Purnama)

"Saya heran, ini kan urusan DKI. Lha kok digesernya ke presiden, ke saya? Coba kita logika dan kalkulasi nalar saja. Kalau saya sih senyam senyum saja," tutur Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapimnas PAN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016).

Jokowi kembali mengingatkan, ada 101 daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak pada 2017. Namun mengapa konsentrasi masyarakat hanya bertumpu pada Pilkada DKI.

"Kenapa energi dan konsentrasi kita habis hanya di Jakarta? Apa hitung-hitungannya? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum ya sudah serahkan pada proses hukum," tuturnya.

Ia menegaskan, sejak awal dirinya sudah menyampaikan bahwa kasus tersebut akan diproses di wilayah hukum secara cepat, tepat dan transparan.

Bahkan, sebelum tanggal 4 November sebenarnya proses hukum di kepolisian telah berjalan. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan meminta pendapat beberapa ahli.

"Mau ditambah apa lagi kalau sudah seperti itu?" tanya Jokowi.

(Baca: Jokowi: Saya Manusia Biasa yang Penuh dengan Kesalahan dan Kekurangan)

Jokowi mengingatkan, Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dan secara tegas disampaikan bahwa sistem ketatanegaraan sangat menghargai kebhinekaan dan kemajemukan.

Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku dan bahasa.

"Ini kekuatan kita kalau kita bisa merawat dan menjaganya. Jangan sampai terpecah-belah kebersamaan kita sebagai bangsa jadi rusak, tidak utuh, gara-gara persoalan yang sebetulnya sudah diproses di wilayah hukum," tutup Jokowi.