Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenangan Trump Tak Akan Ubah Sikap Indonesia atas Kemerdekaan Palestina

Kompas.com - 10/11/2016, 15:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan, apapun kebijakan Donald Trump ketika menjabat Presiden Amerika Serikat (AS) nantinya, tak akan mengurangi dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina.

Diketahui, Trump memang tak mendukung pendirian negara Palestina. Israel sendiri mengklaim cita-cita pendirian negara Palestina berakhir dengan terpilihnya Trump.

(baca: Israel: Kemenangan Donald Trump Akhiri Cita-cita Pendirian Negara Palestina)

"Terkait Palestina apapun posisi AS tidak akan kurangi posisi Indonesia dalam support kemerdekaan Palestina. Bilateral, regional, maupun multilateral," kata Tata, sapaan akrabnya, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (10112016).

Tata menyatakan, semua pihak harus membedakan antara retorika kampanye yang disampaikan oleh Trump dengan kebijalan politik luar negeri yang nantinya akan direalisasikan.

(baca: Ini Pesan Kemenlu RI untuk WNI di AS Sikapi Kemenangan Donald Trump)

Ia mengatakan, sebagai negara paling berpengaruh di dunia, tentu AS akan mempertimbangkan setiap kebijakan politik luar negeri yang akan diambil.

"Kita harus lihat ke depan kebijakan strategi AS. AS sebagai salah satu negara yang punya influence besar di ekonomi politik global. Pastinya akan jadi pertimbangan mereka sendiri dalam mengambil kebijakan," lanjut Tata.

Presiden Palestina Mahmud Abbas, Rabu (9/11/2016), menyerukan agar presiden terpilih AS Donald Trump bekerja lebih keras untuk mewujudkan sebuah negara Palestina merdeka.

"Kami siap untuk melakukan kesepakatan dengan presiden terpilih dengan basis tetap solusi dua negara dan membentuk negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967," kata juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeina.

(baca: Kemenlu RI: Tak Ada Kekhawatiran Terpilihnya Trump sebagai Presiden AS)

Namun, pernyataan berbeda keluar dari kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Hamas mengatakan, pihaknya tak berharap banyak adanya perubahan kebijakan AS terhadap Palestina.

"Rakyat Palestina yakin tak akan ada banyak perubahan kebijakan AS terhadap Palestina di bawah kebijakan presiden baru," kata juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri.

"Kebijakan AS terhadap Palestina tetap menggunakan dasar yang bias," kata Abu Zuhri.

"Meski demikian, kami berharap presiden baru AS ini akan mengevaluasi kebijakan ini dan seimbang dalam menghadapi isu Palestina," kata Abu Zuhri.

Kompas TV Ucapan Selamat Presiden Jokowi Kepada Trump

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com