Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta TNI Jadi Perekat Kemajemukan

Kompas.com - 07/11/2016, 14:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memuji kekompakkan TNI-Polri ketika mengawal unjuk rasa di kawasan Istana, 4 November 2016 lalu.

"Saya yakin bukan hanya saya, tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengapresiasi soliditas, kekompakan dan pendekatan persuasif TNI dalam menjaga Jakarta, menjaga tanah air sehingga unjuk rasa tertib dan damai," ujar Jokowi di hadapan personel TNI saat apel militer di lapangan Mabes TNI AD, Jakarta pada Senin (7/11/2016).

Presiden meminta TNI-Polri menjaga kekompakkan di lapangan. Bahkan, kekompakkan tersebut juga harus diimplementasikan dalam setiap tingkatan, mulai dari level prajurit hingga perwira tinggi.

(Baca: Jokowi Minta TNI Jangan Ragu Tindak Pemecah Belah dan Pengadu Domba Bangsa)

"Ini penting sekali. Lakukan koordinasi dan sinergi di dalam menjalankan tugas negara," ujar Jokowi.

Jokowi yakin jika TNI-Polri solid dan kompak, maka hal itu akan menular ke seluruh aspek bangsa.

"Saya yakin ketika TNI-Polri solid, kompak, bersatu, maka kita akan bisa mempersatukan Indonesia, mempersatukan ras yang berbeda-beda, mempersatukan suku yang berbeda-beda, mempersatukan agama yang berbeda di negara kita dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita," ujar dia.

"Jadilah perekat kemajemukan," lanjut Jokowi.

Hadir sebagai peserta apel, 2.185 personel TNI dari tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

(Baca: Massa Bubar, Polisi dan TNI Bersihkan Sisa Unjuk Rasa di Depan Istana Negara)

Mereka adalah personel yang mengamankan aksi unjuk rasa Jumat, 4 November 2016 lalu di kawasan Istana. Uniknya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bertindak selaku pemimpin apel tersebut.

Cuaca saat apel sangat terik. Presiden yang mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang tampak bercucuran keringat. Meski demikian, Jokowi tampak tidak mengelapnya dan membiarkannya membasahi wajah.

Kompas TV Panglima TNI: Tak Ada Toleransi Bagi Gerakan Pemecah Bangsa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com