Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ketua TPF Munir Pastikan Dokumen yang Akan Diberikan Sudi Silalahi Asli

Kompas.com - 25/10/2016, 18:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan ketua tim pencari fakta (TPF) perkara pembunuhan Munir Said Thalib, Marsudhi Hanafi, memastikan bahwa dokumen TPF kasus Munir yang akan diserahkan Sudi Silalahi kepada Presiden Joko Widodo adalah sama dengan aslinya.

"Sama, sama. Sudah kami periksa. Itu salinannya," ujar Marsudhi usai konferensi pers bersama di kediaman Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Selasa (25/10/2016).

Marsudhi berharap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menindaklanjuti TPF tersebut demi mengungkap secara tuntas perkara pembunuhan Munir.

"Untuk apa ditutup-tutupi lagi? Kan sudah terbuka. Kalau ada yang merasa masih terganjal, silakan usut lagi," ujar dia.

Sementara, soal di mana dokumen asli TPF Munir, Marsudi mengaku sudah menyerahkannya kepada SBY saat masih menjabat residen RI, yakni pada akhir Juni 2005.

Setelah diterima SBY, dokumen itu kemudian dibagikan ke kementerian/lembaga terkait, yakni Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menkumham dan Sekretaris Kabinet/Menteri Sekretaris Negara.

Marsudhi mengaku tidak mengetahui apa-apa lagi tentang dokumen itu setelah diserahkan ke Presiden SBY.

"Waktu itu kan saya pembantu presiden. Kami bekerja dan hasilnya diserahkan ke Presiden dan terserah Presiden mau apakan itu," ujar Marsudhi.

Namun, dia memastikan aparat hukum menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi TPF itu. Buktinya, usai hasil TPF diserahkan, polisi menyelidiki dan menyidik perkara hingga menetapkan dua orang tersangka.

"Itu hasil dari rekomendasi kami (tim TPF) sendiri," ujar dia.

Sudi Silalahi sebelumnya menyebut akan mengirim salinan dokumen TPF pembunuhan aktivis HAM Munir Munir Said Thalib kepada Presiden Joko Widodo.

Sudi merupakan mantan Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kopi dari dokumen ini akan kami kirim ke Bapak Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara untuk digunakan sebagaimana mestinya," ujar Sudi di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Selasa.

(Baca: Pihak SBY Akan Kirim Salinan Dokumen TPF Munir untuk Ditindaklanjuti Jokowi)

Sudi mengatakan, salinan dokumen TPF Munir itu didapat pihak SBY dari sejumlah pejabat di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Setelah ramai pemberitaan mengenai keberadaan dokumen itu sendiri, pihak SBY langsung berkoordinasi dengan mantan pejabatnya itu, termasuk mantan Ketua TPF Marsudhi Hanafi.

"Setelah kami lakukan penelitian, kami yakini bahwa copy (dokumen TPF) tersebut sesuai dengan naskah aslinya," ujar Sudi.

(Baca juga: Cerita SBY Telusuri Dokumen TPF Pembunuhan Munir...)

Kompas TV SBY Gelar Konferensi Pers soal Hilangnya Dokumen Kematian Munir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com