Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kemhan Tahun 2017 Rp 108 Triliun, Tertinggi dalam 12 Tahun

Kompas.com - 21/10/2016, 06:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati Anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2017 sebesar Rp 108 triliun.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, angka tersebut merupakan yang terbesar untuk bidang pertahanan dalam 12 tahun terakhir.

"Sudah disepakati di Banggar dan di Komisi I. Sudah disetujui dan ini tahun 2017 tertinggi selama 12 tahun terakhir," kata Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Meski kementerian dan lembaga lain mengalami pemotongan anggaran yang signifikan, Hanafi menilai, kedaulatan dan pertahanan negara merupakan dua hal yang tak bisa dikompromikan.

Oleh karena itu, sangat disayangkan jika totalitasnya berkurang hanya katena anggaran.

"Anggaran Kemhan dan TNI ini akan diamati oleh negara tetangga bahwa di tengah kelesuan ekonomi ternyata kita punya komitmen menjaga kedaulatan NKRI," kata Hanafi.

Anggaran Kemhan dan TNI awalnya sempat diajukan sebesar Rp 104 triliun namun ditolak oleh Komisi I.

Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan adanya ketidaksesuaian angka dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Padahal, sebelumnya pemerintah pernah berkomitmen bahwa anggaran sektor pertahanan adalah 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hanafi mengatakan, anggaran sempat turun pada 2014, namun dua tahun kemudian mulai berjalan di "jalur" yang benar.

"Dulu sempat turun di anggaran 2014 turun, tapi dua tahun kemudian on track. Sekarang perlu diapresiasi komitmen untuk kenaikan anggaran," ujar Politisi PAN itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com