Jokowi-JK Harus Jaga Hubungan Pusat-Daerah Guna Sukseskan Nawacita

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Munhanif meminta Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjaga relasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menyukseskan program Nawacita.

"Hal yang penting adalah bagaimana dia membangun hubungan daerah dan pusat yang baik," kata Ali dalam diskusi "Menagih Nawacita: Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK", di Ruang Diorama UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Menurut Ali, kesulitan Jokowi-JK dalam merealisasikan program Nawacita saat ini disebabkan adanya otonomi daerah.

Kepala daerah, lanjut Ali, saat ini terlalu mandiri sehingga berpotensi menghambat program pemerintah pusat.

Terlebih, jika preferensi dan orientasi kepala daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Padahal, kepala daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Undang-undang Otonomi Daerah akan menjadi hambatan pertama yang akan dihadapi jokowi dalam proses pembangunan infrastruktur," tambah Ali.

Ali mencontohkan hambatan karena otonomi daerah yang terjadi di Provinsi Banten. Meski jaraknya tak terlalu jauh dari pusat pemerintahan, namun infrastruktur di Banten belum sesuai dengan apa yang diharapkan Jokowi-JK.

"Kita bisa menyaksikan betapa tertinggalnya infrastruktur di Banten. Banten terlalu otonom. Gubernur, bupati, dan wali kota di Banten berlindung di balik UU Otonomi Daerah yang terus menerus menghambat program infrastruktur yang dicanangkan Jokowi-JK," ucap Ali.

Untuk itu, Ali berharap Jokowi-JK dapat memastikan kepala daerah mampu melaksanakan program yang telah dicanangkan. Namun, tetap menghargai otonomi daerah.

"Dengan begitu dia betul-betul membangun pola hubungan daerah-pusat," tutur Ali.