Tekan Potensi Konflik Pilkada, Polri Ingatkan Kandidat untuk Siap Menang atau Kalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, bukan hanya tugas polisi untuk menekan konflik di masyarakat akibat panasnya konstelasi politik 2017.

Pasangan calon selaku peserta dan para pendukungnya juga harus berkomitmen dengan ajakan pilkada damai. Ini termasuk menerima risiko jika kalah dalam pilkada.

"Ini penting agar pasangan calon siap untuk menang dan untuk kalah. Jangan siap menang saja tapi tidak untuk kalah," ujar Boy dalam diskusi di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Oleh karena itu, deklarasi damai akan dilakukan sesaat setelah KPU menetapkan pasangan calon yang dah maju dalam pilkada serentak.

Boy berharap, dengan adanya deklarasi damai, calon yang kalah mau berbesar hati dan menerima putusan KPU atas pilihan masyarakat.

"Kami harapkan bisa menyiapkan mental para pasangan calon dan pendukung, agar kekalahan adalah sebuah demokrasi," kata Boy.

Boy mengatakan, umumnya setiap daerah rawan terjadi gesekan ketika menyinggung soal pilkada. Ia berharap, para kandidat memberikan suasana sejuk bagi pendukungnya agar situasi tak memanas.

Situasi jelang pilkada sangat ditentukan dari cara pasangan calon memastikan para pendukungnya menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

"Contohnya perbuatan kekerasan dalam melakukan upaya mendapatkan dukungan, apalagi sampai mengintimidasi dan pemaksaan agar masyarakat memilih calon tertentu," kata Boy.

"Di samping melanggar hukum, menjadi hal yang sangat menurunkan derajat dan kualitas demokrasi yang dijalankan," ucapnya.

(Baca juga: Kepala BIN Sebut Aceh, Jakarta dan Papua Daerah Rawan di Pilkada 2017)

Adapun sejumlah persiapan yamg dilakukan Polri untuk mengantisipasi adanya gesekan tersebut yaitu dengan menyiapkan strategi penyusunan rencana operasi.

Selain itu, dilakukan juga cipta kondisi dengan melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan suasana kondusif di masyarakat.

Kegiatan tersebut antara lain berkaitan dengan terorisme, narkoba, ancaman kekerasan, dan kejahatan konvensional.