Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IV: Indonesia Makin Jauh dari Target Poros Maritim Dunia

Kompas.com - 18/10/2016, 11:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai, jelang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Indonesia semakin jauh dari target menjadi poros maritim dunia.

Setelah illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal berjalan cukup baik, kekuatan perikanan dan kelautan Indonesia justru terpuruk.

"Kami sangat prihatin karena justru itu program unggulan dan janji Jokowi untuk wujudkan poros maritim semakin jauh," kata Daniel, melalui pesan teks, Selasa (18/10/2016).

Wakil Sekretaris Jenderal PKB itu juga menyinggung soal grafik nilai ekspor hasil perikanan yang trennya menurun pada 2015 dan 2016.

Hasil tersebut juga ditampilkan pada situs Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia menambahkan, akibat beberapa kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, 1,5 juta nelayan dan buruh ikan menganggur, devisa sekitar 2 miliar dollar AS hilang, dan pasokan ikan ke unit pengolahan ikan anjlok 60 persen.

Meski demikian, Daniel menilai, sejumlah pencapaian positif juga telah ditunjukkan pemerintah. Misalnya, pemberantasan suap dan pungutan liar (liar).

Gebrakan tersebut, menurut dia, harus dibarengi dengan konsistensi di lapangan hingga persoalan tersebut tak lagi menjadi budaya dan hanya berujung pada pemberitaan.

Bidang kedaulatan pangan juga disebut cukup menunjukan kemajuan.

Namun, Daniel menilai, perlu ada kelanjutan melalui kemandirian pangan di tingkat provinsi.

Dengan demikian, masing-masing provinsi bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari secara mandiri tanpa harus tergantung dari provinsi lain.

Dana desa juga harus dimanfaatkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) mandiri sehingga kedaulatan pangan menjadi tanggung jawab sampai di tingkat desa.

Ia juga meminta Presiden untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan karena sangat memengaruhi keberhasilan pemerintah.

"Jadi sisa waktu ini, pemerintah harus benar-benar fokus pada visi misi awal karena sejak awal pemerintahan ini sudah memiliki visi besar maupun ukuran-ukuran konkret yang mau dicapai," kata Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com