Jaksa Agung Coba Komunikasi dengan TPF Terkait Dokumen Pembunuhan Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya berupaya mencari dokumen hasil investigasi tim pencari fakta terkait pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Langkah pertama yang akan dilakukan yakni berkomunikasi dengan mantan anggota TPF pembunuhan Munir.

"Kami sedang mencari, menghubungi mereka yang dulu duduk jadi anggota TPF," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Namun, komunikasi tersebut belum berjalan intensif. Prasetyo dan anggota TPF juga belum melakukan pertemuan untuk membahas dokumen yang hilang.

"Kan baru komunikasi. Kami coba menelusuri di mana sih, dan seperti apa sih (dokumennya). Kami saja belum pernah lihat," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa dirinya akan mencari dokumen itu hingga dapat sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Jika sudah ketemu, nantinya dokumen itu akan dipelajari apakah ditemukan fakta baru untuk ditindaklanjuti.

"Dari sana nanti akan bisa disimpulkan langkah apa yang bisa dilakukan," kata dia.

Masa kerja TPF habis sebelum kasus pembunuhan Munir dirampungkan Bareskrim Polri. Anggota tim tersebut antara lain Brigjen (Purn) Marsudi Hanafi, Usman Hamid, dan Hendardi.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebelumnya memenangkan gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara terkait permohonan agar pemerintah mempublikasikan laporan TPF kasus pembunuhan Munir.

Pemerintah diminta segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir, seperti yang dimohonkan.

(Baca: Kontras Menangkan Gugatan Keterbukaan Informasi terhadap Kematian Munir)

Kemensetneg bersikukuh bahwa laporan TPF atas kematian Munir memang tidak ada pada mereka.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay mengatakan, berdasarkan pemberitaan media massa, laporan TPF kematian Munir itu dipegang oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

(Baca: Setneg: Kata Pak Sudi, yang Menerima Laporan TPF Munir Pak SBY...)

Namun, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri Gufron pun menyangsikan keterangan yang menyatakan dokumen penyelidikan kasus Munir tidak berada di Kemensetneg.

Dia meyakini dokumen tersebut tersimpan di Kemensetneg, namun Pemerintah belum mempunyai political will (kemauan politik) untuk membukanya kepada publik.

(Baca: Imparsial: Pemerintah Tak Bisa Menghindar dari Kewajiban Membuka Hasil TPF Pembunuhan Munir)

Oleh sebab itu, kata Gufron, jika benar-benar memiliki kemauan untuk menuntaskan kasus Munir, Presiden harus menindaklanjuti keputusan KIP dengan memerintahkan Kemensetneg menelusuri keberadaan dokumen penyelidikan TPF.